Tak Pakai Seragam, Wabup KLU Semprot Pimpinan SKPD saat Sidang Dewan

Tanjung (Suara NTB) – Jajaran pejabat lingkup SKPD Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) khususnya eselon II mendapat “tamparan” keras dari Fraksi Dewan dan Wakil Bupati. Pasalnya, dalam rapat paripurna DPRD KLU dengan agenda Persetujuan Penetapan 4 buah Raperda, Jumat, 21 Oktober 2016, para pejabat eselon II yang hadir berpakaian tidak seragam atau semaunya.

Dari pengamatan awak media, pejabat eselon II yang hadir ada yang menggunakan pakaian olahraga, baju koko dan kemeja. Kontan saja, SKPD yang menghadiri agenda sidang paripurna tanpa atribut full dress dikritik langsung oleh Fraksi PKN (Perstuan Kebangkitan Nasional) – yang terdiri dari PDIP, PKB PAN dan PKPI, termasuk Wakil Bupati.

Iklan

“Saya merespon apa yang disampaikan pembicara Fraksi PKN, Pak Gani, terhadap kondisi dari sejumlah SKPD yang hadir. Atas nama pimpinan daerah, saya memohon maaf kepada Lembaga DPRD. Kondisi seperti ini, mudah-mudahan tidak terulang kembali untuk yang kedua kalinya,” tegas Wabup, Sarifudin, SH. MH.

Diakuinya, begitu memasuki ruang sidang DPRD Wabup langsung mengamati anak buahnya yang berpakaian tak seragam itu. Ia mengira bukan dirinya saja yangmengatensi, tetapi justru fraksi-fraksi juga mengamati yang sama.

“Saya ingin menyampaikan ini sejak awal, tetapi lebih dulu disampaikan oleh Anggota Fraksi. Saya berpesan kepada bapak-bapak khususnya eselon II, lebih menghormati dan menghargai lembaga yang terhormat ini, lebih-lebih pada cara berpakaian. Aturannya sudah jelas, menggunakan full dress yang lengkap. Sehingga ke depan agar menggunakan pakaian sesuai dengan agenda undangan,” ujarnya mengingatkan.

Selain itu, ia juga mengkritik para pejabat eselon II yang tidak menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Dalam sidang paripurna, tempat duduk pejabat eselon II sudah jelas, yakni berada di sisi timur tempat duduk utama para anggota Dewan. Sedangkan pejabat eselon III di sisi sebelah barat.

Selain masalah pakaian, sindiran Wabup juga langsung menohok pada keberadaan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang sebagian besar tidak hadir pada momen sidang yang ia anggap penting itu.

“Jangan ada lagi yang duduk di belakang yah. Lebih rapi saya lihat eselon III ini. Jadi ke depan agar diperbaiki,” tegasnya sembari memulai pidato penyampaian pandangan eksekutif terhadap 4 buah raperda yang disetuji kelima Fraksi Dewan.

Terpisah, menanggapi perihal cara berpakaian undangan SKPD tersebut, Anggota Fraksi PKN, Abdul Gani mengatakan pada awalnya pihaknya memaklumi cara berpakaian para pejabat esekutif. “Ya mungkin karena kondisi hari Jumat, mereka habis kerja, capek. Tetapi selayaknya, sebaiknya jangan seperti itu. Kita secara pribadi pahami, mereka dadakan, tetapi undangan juga sudah jalan sebelumnya,sudah jelas mereka menghadiri apa,” paparnya.

Ia juga meminta ke depannya, supaya kalangan pejabat eksekutif dan anggota legislatif sama-sama menghargai, dan menghormati lembaga DPRD. Mengingat eksekutif dan legislatif adalah bagian dari pelaksana yang sama-sama menjalankan kepentingan masyarakat.

“Dari sisi pakaian, etikanya sudah jelas. Kalau ini terus berlanjut, kapan kita bisa saling menghargai. Begitu juga dengan internal kita di DPRD, saya berharap pakaiannya sesuai dengan apa yang menjadi agenda sidang,” demikian Gani. (ari)