Tak Menguntungkan, GNE Serahkan RPH Banyumulek ke Pemprov

Ahmad Jaelani (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – PT. Gerbang NTB Emas (GNE) menyerahkan Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek ke Pemprov NTB. Aset Pemprov NTB tersebut dikembalikan PT. GNE ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB.

‘’Betul, RPH Banyumulek sudah dikembalikan ke dinas terkait yaitu Dinas Peternakan,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT. GNE, Ahmad Jaelani dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 22 April 2019 siang.

Iklan

Ia menjelaskan, pengembalian RPH Banyumulek ke Pemprov NTB tersebut karena pengelolaannya tidak maksimal. Pasalnya, untuk penggemukan 1.000 ekor  sapi yang akan dipotong di RPH Banyumulek membutuhkan dana yang cukup besar.

Kapasitas sapi yang dapat dipotong dalam sehari sebanyak 50 ekor. Sementara, sekarang sapi yang dipotong hanya beberapa ekor saja. Bahkan, biaya operasional RPH tersebut terpaksa harus disubsidi sekitar Rp15 – 18 juta setiap bulan.

‘’Dari sisi bisnis tak menguntungkan. Memang awalnya itu dihajatkan untuk memenuhi daging nasional. Karena untuk memenuhi daging nasional, itu juga kan kapasitasnya 50 ekor per hari. Sehingga memang dibutuhkan modal yang cukup untuk mengelola itu,’’ katanya.

Jaelani menambahkan, GNE mengembalikan pengelolaan RPH Banyumulek ke Pemprov. Diharapkan Pemprov dapat mencari pihak ke tiga yang lebih bonafide dan siap mengelola RPH Banyumulek.

Dengan dikembalikannya pengelolaan RPH Banyumulek, Jaelani mengatakan PT. GNE akan kembali ke core bisnis yakni usaha beton dan assembling. Ia mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah telah memberikan arahan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut membesarkan PT. GNE.

Artinya, produk-produk yang dihasilkan PT. GNE seperti produk beton, alat mesin pertanian (alsintan), alat pemipil jagung, tong sampah, kontainer sampah dan terop dapat dimanfaatkan OPD. Bantuan-bantuan alsintan yang diberikan kepada petani maupun UMKM diharapkan memanfaatkan produk yang dihasilkan PT.GNE.

‘’Kita bisa buat sesuai spek yang ada. Kalau kita komit membesarkan BUMD, ayo libatkan GNE dalam kegiatan-kegiatan yang bisa diambil oleh dinas-dinas. Ada yang bisa dipesan ke kita. Selama kita mampu, libatkan GNE. Seperti pembuatan gerobak UMKM, kita bisa buat,’’ katanya.

Usaha assembling PT. GNE, kata Jaelani prospeknya cukup besar. Tinggal dapat dimanfaatkan OPD terkait yang memberikan bantuan kepada masyarakat. Selama ini, kata Jaelani, OPD tak maksimal memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan PT. GNE.

‘’Kita sudah minta tapi belum ada realisasi. Kita tidak monopoli, tapi memproduksi sesuai kemampuan kita. Kualitasnya sesuai spek yang dipesan,’’ tandasnya.

Terpisah, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 22 April 2019 memastikan, aset daerah yang dikembalikan PT.GNE akan dilakukan revitalisasi. Ardi akan membicarakan revitalisasi PT.GNE dengan Biro Perekonomian, Biro Kerjasama dan Disnakeswan.

‘’Pasti harus segera kita carikan investor lain. Semua aset harus kita revitalisasi, utilisasi. Harus segera kita carikan. Saya akan cek terutama ke Dinas Peternakan,’’ katanya.

Sesuai arahan gubernur, Ardhi mengatakan Pemprov sedang mengembangkan industrialisasi. Artinya, NTB tidak lagi mengirim sapi hidup keluar daerah. Tetapi harus mengirim daging. ‘’Sehingga punya nilai tambah,’’ ujarnya.

Mengenai pemanfaatan RPH Banyumulek, Ardhi mengatakan akan menunggu petunjuk pimpinan. Apakah Pemprov akan melakukan beauty contest untuk menjaring investor yang siap mengelola RPH Banyumulek.

‘’Tinggal kita pikirkan  bagaimana carikan pasarnya. Kita potong sapinya di sini,  pasarnya ke mana. Harapan kita menyetop sapi ke luar daerah, RPH ini  jalan,’’ kata mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini.

Menurut Ardhi, tidak berjalan maksimalnya RPH yang ada lantaran banyaknya jagal-jagal tradisional. Sehingga, jagal-jagal tradisional ini yang perlu diberdayakan agar RPH yang ada dapat berjalan maksimal. (nas)