Tak Masuk SK Bupati, Ratusan Warga Labuhan Mapin Protes

UNJUK RASA - Warga korban gempa dari Desa Labuhan Mapin, Kabupaten Sumbawa Barat menggelar unjuk rasa di Kantor Camat Alas Barat, Senin, 5 November 2018. Mereka memprotes tidak terakomodirnya nama mereka sebagai penerima bantuan dana stimulan rehabilitasi rumah korban gempa. (Suara NTB/bug)

Sumbawa (Suara NTB) – Ratusan warga desa Labuhan Mapin, kecamatan Alas Barat, Senin,  5 November 2018 menggelar unjuk rasa di depan kantor camat setempat. Mereka menuntut pemerintah memasukkan nama mereka dalam SK Bupati Sumbawa sebagai penerima bantuan stimulan dana rehabilitasi rumah korban gempa.

Dalam orasinya, warga yang menamakan diri Barisan Rakyat Berlawan ini menyatakan, ada sekitar 145 warga korban gempa di desa Labuhan Mapin yang tidak terakomodir dalam SK bupati. Padahal sejak awal rumah-rumah warga itu telah didata oleh tim pendata pemerintah. “Kenapa dari SK yang sudah terbit nama-nama kami tidak ada? Apa alasannya?” teriak mereka.

Iklan

Menurut mereka, Pemda Sumbawa harus melakukan pendataan dan verifikasi ulang di lapangan. Sebab selain yang sudah terdata namun tidak masuk dalam SK, masih banyak rumah warga yang rusak tetapi belum sama sekali dilakukan pendataan. “Silakan turun mengecek ke lapangan. Karena selain kami, masih banyak rumah yang tidak pernah didata,” sebut mereka.

Aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI ini, tidak berlangsung lama. Sekitar 30 menit perwakilan Pemda Sumbawa yang dipimpin kepala Bappeda Ir. H. Iskandar, M.Ec.Dev menemui massa aksi. Beberapa perwakilan massa pun selanjutnya dipersilakan melakukan dialog di ruang yang disediakan pihak kantor camat Alas Barat.

Dalam pertemuan itu, H. Iskandar menyatakan, Pemda Sumbawa bersedia memenuhi tuntutan mereka. Termasuk persoalan lain yang kemungkinan masih dirasa mengganjal oleh masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah korban gempa ini. “Soal pendataan karena ternyata masih ada rumah warga yang belum didata dan belum di SK-kan silakan ajukan,” katanya dihadapan perwakilan warga.

Usai berdebat panjang mengenai sejumlah hal, perwakilan massa aksi dan perwakilan Pemda Sumbawa akhirnya mencapai sejumlah kesepakatan. Setidaknya, ada lima tuntutan warga yang disampaikan. Diantaranya, mendesak pemerintah Sumbawa menerbitkan SK bagi korban gempa yang tidak terakomodir dalam SK sebelumnya, meminta agar Juklak dan Juknis pencairan dana stimulan disederhanakan.

Berikutnya, mempercepat pencairan dana stimulan bagi korban yang telah ditetapkan di tahap awal, melakukan pendataan dan penetapan status kerusakan rumah warga selambat-lambatnya tanggal 8 November, Kamis mendatang dan terakhir mendata kembali rumah warga korban gempa yang belum pernah disentuh pendataan.

Atas tuntutan itu, H. Iskandar menyatakan, untuk aksi cepat Pemda Sumbawa akan segera melakukan verifikasi dan validasi data rumah warga korban gempa yang belum di SK-kan itu. Ia pun berkomitmen akan mulai menurunkan tim terhitung sejak Selasa (hari ini).

“Kami minta kepada warga agar tim teknis kami saat mendata didampingi supaya rumah yang belum didata langsung ditemukan. Kami juga minta pemerintah desa, kecamatan dan kepolisian serta TNI turut serta,” cetusnya seraya menambahkan, hasil pendataan dan validasi akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan SK oleh bupati.

“Kalau setelesai pendataan hari Kamis, Jum’at tanggal 9 November kami akan tindaklanjuti dengan mengeluarkan SK penetapan atas nama bupati,” janji H. Iskandar.

Usai pertemuan, warga pun langsung membubarkan diri. Mereka pun berharap Pemda KSB benar-benar menepati janjinya tersebut terutama soal pendataan dan penerbitan SK bagi rumah warga korban gempa yang selama ini belum diakomodir. “Kami juga berkomitmen akan membantu tim pemerintah selama pendataan. Agar jangan sampai nanti masih ada yang terlewat,” kata Ruslan, salah seorang warga yang turut dalam aksi. (bug)