Tak Lolos Seleksi, Ribuan Guru Honorer SMA/SMK Tidak Otomatis “Bubar”

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan tetap melakukan seleksi atau rekrutmen 2.500 guru honorer SMA/SMK Negeri pada April mendatang. bagi ribuan guru honorer yang tidak lolos seleksi menjadi tenaga kontrak tersebut, tidak otomatis  “bubar” atau akan berhenti mengajar.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D menjelaskan secara hukum, Pemprov tidak akan mengangkat tenaga honorer daerah. Tetapi Pemprov akan mengangkat tenaga kontrak.

Iklan

‘’Bagi mereka nanti yang tidak lulus bisa saja nanti yang sementara sekolah itu kekurangan dari yang dibutuhkan, komite sekolah atau kepala sekolah yang selama ini yang bisa mengangkat. Jadi tidak otomatis mereka bubar,” kata Sekda ketika dikonfirmasi usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD NTB, Rabu, 28 Maret 2018 siang.

Diketahui, saat ini ada 6.700 guru honorer yang mengajar di SMA/SMK Negeri. Mereka tersebar di 10 kabupaten/kota yang ada di NTB. Berdasarkan rencana, Dinas Dikbud NTB akan merekrut sekitar 2.500 guru honorer. Sehingga, lebih dari ribuan orang guru honorer terancam akan menganggur atau tak bekerja lagi.

Terkait persoalan tersebut,  mantan Kepala Dinas Dikpora NTB ini mengatakan jika di suatu sekolah dibutuhkan  10 guru honorer. Kemudian yang lulus seleksi hanya  tiga orang. Maka sisanya nanti dapat ditambah oleh kepala sekolah atau komite sekolah. Mengenai honor mereka, dapat dimabilkan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti yang ada saat ini.

Rosiady menjelaskan, sebenarnya Pemprov tidak mengangkat maupun memberhentikan guru honorer SMA/SMK Negeri. Sebanyak 6.700 guru honorer  SMA/SMK negeri itu berasal dari kabupaten/kota, atau sejak kewenangan pendidikan menengah berada di kabupaten/kota.

Cuma, untuk memberikan kepastian kepada guru honorer yang mengajar di SMA/SMK Negeri, maka dilakukan penataan oleh provinsi. Semua guru honorer yang ada di NTB, baik yang berasal dari SMA/SMK Negeri maupun swasta diberikan kesempatan ikut seleksi tersebut.

“Baik yang dulu mendapat SK Bupati/Walikota maupun SK kepala sekolah. Terserah nanti siapa yang lulus. Yang tidak lulus, bisa nanti mengambil  jatah dari komite atau kepala sekolah. Gajinya dari BOS,” tandasnya. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here