Tak Lolos CPNS, Ribuan Honorer SMA/SMK Diupayakan Jadi P3K dan Guru Non PNS

Rusman (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) akan mengupayakan ribuan guru honorer SMA/SMK yang ada di NTB yang tidak lolos menjadi CPNS dapat diakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan guru non PNS bagi yang telah lulus Uji Kompetensi Guru (UKG). Tahun ini, Pemerintah membuka rekrutmen P3K dan CPNS 2019.

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH, MH menjelaskan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait dengan formasi CPNS dan P3K yang akan didapat Pemprov NTB. Dikatakan, untuk kebutuhan formasi ini khususnya tenaga pendidik atau guru SMA/SMK sedang dilakukan pemetaan.

Iklan

‘’Tapi kami berharap kalau tidak dapat di CPNS, paling tidak di P3K. Setiap tahun ada pengangkatan P3K. Kalau tidak bisa jadi PNS maka P3K,’’ kata Rusman dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Ia menyebutkan, jumlah guru honorer SMA/SMK di NTB cukup banyak, mencapai ribuan orang. Untuk itulah, kata Rusman, Pemprov melalui Dinas Dikbud juga melakukan UKG. Sejak 2018 lalu sudah dilakukan UKG. Guru yang lolos UKG akan diangkat menjadi guru non PNS.

Rusman mengatakan, pihaknya akan mendiskusikan SK pengangkatan guru non PNS hasil UKG tersebut dengan gubernur. Nantinya guru non PNS yang diangkat tersebut penggajiannya dihitung berdasarkan jam mengajar.

‘’Karena tergantung juga kemampuan daerah. Pola P3K dan UKG kita upayakan untuk mengakomodir honorer ini,’’ ujarnya.

Dikatakan, pihaknya terus mencari solusi agar guru honorer SMA/SMK tersebut dapat menjadi CPNS, P3K dan guru non PNS. ‘’Mudah-mudahan tidak ada yang terbuang. Itu yang kita manfaatkan. Tetapi selalu ada acara tapi perlu ikhtiar,’’ katanya.

Terkait jumlah formasi guru SMA/SMK yang akan diajukan dalam rekrutmen CPNS dan P3K, Rusman mengatakan pihaknya masih menunggu BKD. Kekurangan guru PNS yang mencapai lebih dari 2.000 orang saat ini ditutupi dengan memanfaatkan honorer yang ada.

Sebelumnya, Dinas Dikbud NTB telah mengajukan draf  SK penugasan sekitar 1.000 lebih guru SMA/SMK/SLB non PNS atau guru honorer  untuk ditandatangani gubernur. Pada 2018, sudah dilakukan UKG bagi guru honorer SMA/SMK/SLB sebanyak dua kali.

Pada UKG Non PNS normatif-adaptif, pesertanya sebanyak 5.837 orang. Peserta yang memperolah nilai di atas 60,00 sampai dengan 100 hanya sebanyak 593 orang. Pada UKG Non PNS lalu, ada tiga kategori tes, yaitu Tes Potensi Akademik atau materi umum.

Tes ke dua yaitu kompetensi pedagogik yang merupakan kompetensi yang dimiliki oleh guru untuk strategi pembelajaran. Dan, ke tiga yaitu tes profesional atau tes yang secara spesifik mengarah ke kompetensi mata pelajaran.

Sementara,  UKG Non PNS produktif dan SLB dilaksanakan Bulan Desember 2018,  diikuti sebanyak 1.132 peserta. Untuk yang lulus UKG tahap II ini,  hampir 500 orang. Sehingga total guru non PNS yang sedang diproses SK-nya lebih dari 1.000 orang.

Diketahui, berdasarkan hasil anjab dan ABK, Pemprov NTB masih kekurangan sekitar 4.603  PNS. Kekurangan PNS Pemprov ini dapat diisi dengan adanya rekrutmen CPNS tahun 2018 lalu.

Kekurangan 4.603 PNS pada 2017 tersebut secara lebih detail terdiri dari tenaga kesehatan sejumlah 757 orang, tenaga teknis sejumlah 945 orang, guru SMA sebanyak 1.495 orang, guru SMK sebesar 1.322 orang, dan juga guru SLB sekitar 84 orang.

Dalam rekrutmen CPNS 2018, Pemprov NTB mendapatkan jatah 433 formasi, namun hanya terisi 380 formasi. Untuk formasi guru terisi 317 formasi, sisanya untuk formasi tenaga kesehatan 63 formasi. Melihat hasil rekrutmen CPNS 2018, Pemprov masih kekurangan 2.584 guru PNS dan 694 tenaga kesehatan yang berstatus PNS. Serta tenaga teknis sebanyak 945 orang. (nas)