Tak Laporkan Dana Kampanye, Sanksi Pembatalan Menanti Paslon di Pilkada

Suhardi Soud (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Setiap bakal pasangan calon (Bapaslon) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) mereka secara transparan. Hal tersebut sebagai bentuk salah satu upaya mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

‘’Berbagai pemasukan, sumbangan dan pengeluaran pada masa kampanye harus dilaporkan oleh setiap pasangan calon dalam Laporan Dana Kampanye,’’ ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud ketika membuka Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan 2020, Sabtu, 19 September 2020 di Mataram.

Iklan

Lebih jauh dikatakan Suhardi, kewajiban Paslon melaporkan Dana Kampanye Pilkada serentak 2020 telah diatur dalam PKPU nomor 5 Tahun 2017. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan oleh para Paslon, maka akan dikenai sanksi yang bisa berakibat pada pencalonannya.

‘’Ada dua hal yang memiliki sanksi tegas jika dilalaikan. Pertama, ketika Paslon tidak taat pada aturan pembatasan dana kampanye. Kedua, jika Paslon terlambat menyerahkan LPPDK. Kedua hal tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon,’’ tegas Suhardi Soud.

Sementara itu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, KPU Provinsi NTB, Yan Marli menambahkan lebih teknisnya untuk keperluan Laporan Dana Kampanye. Para Paslon harus membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.

“Setelah itu, Paslon menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Pada tahap berikutnya harus menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Kemudian pada bagian akhir nanti, Paslon diwajibkan menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK),” jelas Yan Marli.

Karena pentingnya penyampaian LPPDK tersebut, KPU NTB pun memberikan bimbingan teknis terkait dengan Pelaporan Dana Kampanye ini sendiri kepada para Paslon. Selain itu Bimbingan teknis tersebut juga diikuti oleh Anggota KPU tujuh kabupaten/kota Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Hukum dan Operator Sidakam.

Sebelumnya, terkait pengawasan dana kampanye Palson, Bawaslu Provinsi NTB menyampaikan bahwa pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan Facebook untuk melakukan pengawasan terhadap pengeluaran biaya kampanye di media sosial. “Bawaslu sudah bekerjasama dengan Facebook, sekarang kita diberikan akses untuk mendapatkan data berapa biaya yang dikeluarkan oleh paslon untuk berkampanye di media sosial Facebook,” ungkap Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Kordiv Humas dan data, Suhardi.

Lewat kerjasama dengan Facebook tersebut, Bawaslu bisa memantau besaran pengeluaran biaya kampanye para paslon di media sosial, dimana selama ini tidak bisa diakses oleh Bawaslu. Karena itu pengeluaran dana kampanye paslon untuk media sosial, juga wajib ikut dicantumkan dalam laporan dana kampanye mereka.

Selama ini para paslon sering kali menyiasati laporan pengeluaran dana kampanyanya. Terutama pengeluaran dana kampanye digital. Lebih-lebih Pilkada yang digelar di masa Pandemi Covid-19 ini, dimana kampanye konvensional dibatasi protokol kesehatan, maka kampanye digital nampaknya akan lebih dimasifkan digunakan paslon. (ndi)