Tak Kembalikan Randis, Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Ditahan

Praya (Suara NTB) – Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menyelesaikan proses audit terhadap proses pengembalian kendaraan dinas (randis) pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Di mana total ada 11 mobil dinas dan empat sepeda motor yang belum dikembalikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Loteng. Sisanya sudah diterima kembali oleh pemerintah daerah.

Randis-randis yang belum dikembalikan tersebut, termasuk randis yang dibawa oleh pimpinan DPRD Loteng. Terhadap randis-randis yang belum dikembalikan tersebut, pemegangnya tidak akan memperoleh tunjangan transportasi.

Iklan

“Ini sesuai aturan yang ada. Bahwa anggota Dewan, apakah itu pimpinan maupun anggota biasa yang belum mengembalikan randis, tidak akan diberikan tunjangan transportasinya,” tegas Inspektur pada Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, kepada Suara NTB, Senin, 18 September 2017.

Pasalnya, jika anggota maupun pimpinan Dewan belum mengembalikan randisnya, maka yang bersangkutan dianggap memilih randis. “Tidak bisa anggota Dewan itu terima tunjangan transportasi. Sementara randis tetap dia bawa,” ujar Aswatara.

Sebelumnya, pada anggota Dewan sudah mengembalikan randis, pihaknya pun sudah melakukan pengecekan terhadap kondisi randis yang ada tersebut. Hanya saja, belum semua randis sudah diserahkan ke BPKAD Loteng, sehingga cara hitungan, randis-randis ini belum dikembalikan. “Kecuali kalau memang sudah ada serah terima ke BPKAD, baru dinyatakan sudah kembali,” imbuhnya.

Adapun jumlah dan nama-nama anggota Dewan yang belum menyerahkan randis sudah dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang sudah disampaikan ke Sekretariat DPRD Loteng. Tinggal sekarang, pihaknya menunggu tindak lanjut dari Sekretariat DPRD Loteng atas LHP tersebut.

“Kita tunggu tindaklanjut dari LHP yang sudah kita sampaikan ke Sekretariat DPRD Loteng. Jika sampai akhir tahun ini, belum ada kejelasan terjadap proses pengembalian randis-randis tersebut, maka tunjangan transportasi yang sudah dianggarkan harus dikembali ke kas daerah,”  tegasnya.

Sebelumnya, Sekwan Loteng, R. Mulyanto Junaidi, mengatakan khusus untuk pimpinan DPRD Loteng, secara aturan diberikan kebebasan untuk mengembalikan atau randis yang dibawanya. Dengan konsekuensi tentunya, bagi yang tidak mengembalikan tunjangan transportasinya tidak akan diberikan.

Sedangkan bagi yang bukan pimpinan, wajib mengembalikan dan tidak bisa memilih tetap membawa randis. Tapi kalau kemudian sampai batas waktu yang ditentukan, belum juga mengembalikan randis maka konsekuensinya sama saja, yakni tunjangan transportasi tidak akan diberikan. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here