Tak Kembalikan Randis, Anggota Dewan Terancam Tak Dapat Tunjangan

Dompu (Suara NTB) – Sekertaris Dewan (Sekwan) Drs. H. Chairunnasa menegaskan anggota DPRD Dompu yang tidak mengembalikan Kendaraan Dinas (Randis) hingga akhir 31 Agustus 2017 terancam tidak mendapat tunjangan transportasi. Karenanya mereka tinggal memilih mengembalikan atau tidak kendaraan milik negara tersebut.

“Kalau dia tidak mau mengembalikan mobil berarti dia tidak mendapatkan tunjangan transportasi, itu pilihan,” katanya kepada wartawan di Pandopo Bupati Dompu, Selasa, 22 Agustus 2017.

Iklan

Dalam hal pengembalian randis anggota Dewan juga harus memperhatikan kelengkapan kendaraan, seperti halnya komponen-komponen pada mesin. Jangan sampai ada upaya mengurangi atau menggantinya dengan komponen yang kondisinya sudah tidak layak pakai. Jika demikian maka yang bersangkutan wajib melakukan penggantian.

“Kalau ditemukan, ya nanti kita tanya kembali kepada yang bersangkutan, supaya dilengkapi,” ujarnya.

Sejauh ini lanjut Chairunnasa, dari sekitar 13 randis yang dipakai anggota dewan beserta unsur pimpinan tersebut baru dua randis yang dikembalikan, yakni randis yang dipakai Wakil Ketua DPRD, Sirajuddin dan Ketua Komisi III, Iwahyuddin AK. Hanya memang kendaraanya tak disimpan di Kantor lantaran persoalan keamanan.

Disinggung soal randis roda dua, ia mengatakan saat ini pihaknya sudah memanggil penggunanya untuk segera melakukan pengembalian. Dari 30 unit kendaraan yang dikeluarkan beberapa diantaranya sudah ada yang mengembalikan, namun pihaknya tak mengetahui pasti berapa jumlahnya.

“Roda dua memang 30 awalnya, tapi kan banyak kendaraan yang sudah dikembalikan, entah dimana, di bagian umum dikembalikan. Dan ada barang yang hilang katanya, sisanya saya belum tau pasti,” jelasnya.

Selain itu ungkap Chairunnasa, juga terdapat mantan anggota Dewan yang belum mengembalikan randisnya hingga saat ini. Upaya meminta agar randis tersebut segera dikembalikan sudah beberapa kali dilakukan pihaknya, namun yang bersangkutan enggan mengembalikanya.

“Salah satunya mantan Kepala Desa Doro Melo, Sarjan sampai hari ini masih randisnya, dia kan bukan anggota dewan lagi. Kita minta berapa kali, tapi ndak dikembalikan,” pungkasnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu juga melakukan pengecekan kendaraan dinas milik Pemda Dompu hingga 22 September 2017 mendatang sesuai rekomendasi BPK RI. Randis di Sekretariat Dewan (Setwan), Selasa, 22 Agustus 2017 kemarin mulai dilakukan pengecekan.

Terdapat 14 unit mobil dinas dan 33 unit sepeda motor yang masuk aset Setwan. Jumlah ini belum termasuk 3 unit Fortuner, 9 unit Avanza yang dipake fraksi karena tercatat dalam aset di Bagian Umum Setda Dompu.

Kepala BPKAD Dompu, Drs. H. Muhibuddin, MSI mengaku, pengecekan kendaraan ini meliputi fisik dan dokumen kendaraan. Setelah pengecekan, ketika ada kendaraan tidak dipegang yang tidak berhak akan dilakukan pengaturan kembali.

“Saat ini kita masih lakukan pengecekan dulu,” kata H. Muhibuddin. (jun/ula)