Tak Jelas, Nasib PPP Ikut Pilkada NTB 2018

Mataram (suarantb.com) – Ketua DPW PPP NTB versi Muktamar Jakarta, H. Muhammad, SH mengatakan nasib Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pilkada NTB 2018 mendatang belum jelas apakah bisa ikut meramaikan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Menurut Muhammad, setelah keluarnya keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 601 Tahun 2015 yang menyatakan PPP yang sah dan legal secara hukum adalah PPP hasil muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz. Seharusnya, tidak ada lagi dualisme dalam tubuh partai berlambang ka’bah tersebut.

Iklan

Dikatakan, selama dualisme kepengurusan tersebut terjadi, tentu pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berani menjamin partai yang bersangkutan berhak mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu). Muhammad menegaskan, jika pemerintah memberikan kesempatan kepada partai yang keabsahannya masih belum jelas untuk mengikuti Pemilu, dan mengindahkan putusan MA 601, artinya pemerintah telah melanggar hukum. “KPU tidak akan berani mengindahkan putusan MA 601,” ujarnya, Selasa, 26 Juli 2016.

Muhammad pesimis  nasib partai berlambang ka’bah tersebut tidak akan sama jika dibandingkan Pilkada  sebelumnya. Ia juga mengingatkan masyarakat yang memiliki keterlibatan pada Pilkada mendatang untuk berhati-hati memberi dukungan atau menggunakan PPP sebagai kendaraan politik.

“Saya menghimbau pada seluruh masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap Pemilukada, bagi PPP, hati-hati.  Karena status PPP sampai saat ini tidak jelas bisa mengikuti Pilkada,” imbuhnya. Ia meminta masyarakat berkaca pada Pilkada sebelumnya,  dimana PPP tidak bisa mengikuti Pilkada 2015  karena masih saling gugat antara kedua kubu. (ast)

  Lima Jenazah TKI Korban Kapal Tenggelam Tiba di Lombok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here