Tak Jalankan Protokol Covid-19, Objek Wisata di Loteng Terancam Ditutup

Esty Setyo Nugroho. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Kapolres Lombok Tengah (Loteng) AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., mengingatkan kembali para pengelola objek wisata di daerah ini agar tetap patuh dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Khususnya di objek-objek wisata yang dikelolanya. Jika tidak, maka aparat kepolisian tidak akan segan-segan menutup objek wisata tersebut.

Kegiatan operasi yustisi sendiri masih terus berlanjut. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran penerapan protokol kesehatan covid-19 dengan sasaran utama destinasi wisata yang ada di daerah ini. Dan, sebagai langkah awal pihaknya sudah mengimbau pengelola wisata supaya menerapkan protokol kesehatan.

Iklan

Apabila para pengelola nantinya tidak mengindahkan himbauan, lokasi wisata tersebut bisa saja ditutup. Selain sanksi denda, baik bagi pengelola maupun para pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19. “Tidak hanya ditutup, pengelola objek wisata bisa dikenakan sanksi denda. Termasuk pengujung wisata itu sendiri,” jelas Esty, Selasa, 27 Oktober 2020.

Sehingga pihaknya berharap kepada masyarakat di daerah ini supaya tetap menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 saat melakukan aktivitas baik di rumah maupun di luar rumah. Dengan begitu, potensi penyebaran Covid-19 di daerah ini bisa dicegah atau diminimalisir.

Lebih lanjut, Esty mengatakan, penerapan protokol Covid-19 di destinasi wisata menjadi atensi utama jajaran kepolisian. Terlebih selama masa libur panjang kali ini, diperkirakan akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berwisata.

Esty menegaskan, pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini. Dan, untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut butuh kerjasama semua pihak. Tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak tertentu saja. Minimal dengan sama-sama mematuhi protokol Covid-19, khususnya dalam hal penggunaan masker.

Karena dengan menggunakan masker bisa meminimalisir potensi penularan maupun tertular Covid-19. “Memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tidak bisa hanya dibebankan tanggung jawabnya pemerintah maupun aparat kepolisian saja. Harus bersama-sama dengan semua elemen masyarakat yang ada. Baru bisa maksimal,” pungkasnya. (kir)