Tak Diusut, Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Baju Dinas DPRD Kota Bima

Dirman. (Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima tidak lagi menelusuri dugaan korupsi pengadaan baju dinas 25 anggota DPRD Kota Bima periode 2014-2019. Padahal kasus yang ditangani sejak tahun 2020 tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp200 juta, berdasarkan audit investigasi Inspektorat Kota Bima.

Menjawab hal itu, Kepala Kejari Bima melalui Kasi Intelejen, Dirman, SH mengaku kasus pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Bima tidak lagi diteruskan karena berstatus tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). “Dihentikan karena statusnya tahap pulbaket dan indikasi korupsi didalami,” ujarnya, Senin, 28 Juni 2021.

Iklan

Lebih lanjut Ia mengaku, kasus tersebut diteruskan jika telah masuk tahap atau ranah penyelidikan atau penyidikan. Hanya saja saat tahap pulbaket atau penelusuran, indikasi korupsi serta kerugian keuangan negara tidak ada. “Belum dinaikkan ke tahapan penyelidikan atau penyidikan hingga tidak diteruskan,” ujarnya.

Berkaitan dengan indikasi adanya kerugian negara yang ditemukan Inspektorat Kota Bima, Ia menjawab telah dikembalikan oleh pihak ketiga. Bahkan totalnya mencapai 100 persen telah dikembalikan ke kas negara. “Karena ada pengembalian, jadi secara hukum tidak ada kerugian negara,” ujarnya.

Dalam catatan Suara NTB, Kejari Bima menelusuri kasus dugaan korupsi pengadaan baju dinas 25 anggota DPRD Kota Bima sebesar Rp500 juta tahun anggaran 2019 sejak Juni 2020. Menelusuri lebih dalam dugaan itu, pihak Kejari menunggu hasil audit Inspektorat Kota Bima, apakah ada indikasi merugikan keuangan negara atau perbuatan melanggar hukum atau tidak.

Selain itu, Kejari Bima juga mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket). Tahapan Pulbaket mulai dilakukan sejak Juni 2020, usai menerima laporan masyarakat dan informasi internal.

Sejak kasus ditangani, Kejari Bima juga meminta keterangan sebagian anggota dan unsur pimpinan DPRD Kota Bima. Bahkan, diantaranya mantan anggota DPRD periode 2014-2019. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Bima merugikan negara Rp200 juta. LHP telah diserahkan oleh Inspektorat kepada Walikota Bima sebagai bahan laporan. (uki)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional