Tak Diambil Masyarakat 1.000 Lebih Keping E-KTP Mubazir

Warga sedang  mengambil E KTP di Kantor Dinas Dukcapil Lobar. Hingga sekarang masih banyak E-KTP yang sudah dicetak belum diambil. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – 1.000 lebih Keping E KTP dicetak mubazir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, ribuan keping E KTP ini sampai saat ini belum diambil masyarakat. Berbagai cara dilakukan Dukcapil agar masyarakat mau mengambil E KTP di kantor setempat, namun tidak banyak warga yang mengambil.

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk (Dafduk) pada Dukcapil Lobar, Hamdi, akhir pekan kemarin, menerangkan jatah blangko EKTP untuk Lobar bertambah signifikan saat ini mencapai 6.000 keping. Pihaknya meminta khusus ke pusat untuk menutupi daftar tunggu Pre Ready Record (PRR) banyak belum dicetak mencapai 12-13 ribuan. Usulannya pun dipenuhi oleh pusat, sehingga warga bisa dilayani.

Iklan

Untuk cetak E KTP ini, pihaknya memprioritaskan yang agak lama menunggu, seperti tahun 2019 dan  baru pertama kali perekaman. Sejak beberapa hari lalu kata dia, pihaknya lembur mencetak E KTP, sebab banyak warga yang butuh. “Sistem kita, masyarakat mengajukan yang butuh, baru kita cetak. Karena belajar dari sebelumnya. Kalau dulu, begitu ada utang (PRR) kita cetak. Tapi ternyata masyarakat tidak mengambil. Jadi rugi kita di blangko,’’ akunya.

Untuk efektivitas blangko, pihaknya tidak mau mencetak tanpa ada permohonan warga yang butuh. Warga pun kata dia tak butuh waktu lama menunggu. Hal ini bukan berarti mempersulit atau pihaknya tak mau mencetakkan E KTP. Hanya saja, kata dia, ketimbang E KTP dicetak banyak, namun tidak diambil oleh masyarakat. Padahal, pihaknya sudah bersurat hingga menghubungi warga melalui telepon, namun tak kunjung diambil.

Kemungkinan, kata dia, E KTP belum diambil, karena warga keluar negeri. Sebelumnya  warga mendapatkan Surat Keterangan Pengganti E KTP, sehingga mereka bisa menggunakan surat keterangan untuk keperluan ke luar negeri. Selain itu, kemungkinan warga tidak mengambil karena status berubah. ‘’Sebelumnya belum kawin, namun warga sudah kawin, sehingga perlu perubahan di E KTP.Warga enggan mengambil E KTP, karena malas mengurus perubahan status ini,’’ tambahnya.

Untuk permintaan blangko rencananya setelah sisa stok 1.000 keping dari 6 ribu tersebut pihaknya langsung meminta lagi ke pusat. Sebab informasi di pusat, E KTP sudah tersedia, sehingga hal ini menjadi kesempatan pihaknya menghabiskan PRR yang masih ada saat ini. Sisanya saat ini mencapai kurang 10 ribu, sebab permohonan pembuatan E KTP yang baru pertama kali langsung dicetak. Namun pihaknya tetap mengacu ketentuan bahwa yang bersangkutan harus datang. Kalaupun  tidak datang dan diwakilkan harus ada surat kuasa.

Sebab bagiamana pun pihaknya sering kali kecolongan, ketika diambilkan oleh orang lain, ternyata tidak sampai ke warga. Hal semacam ini berupaya dieliminir, namun bukan berarti pihaknya mempersulit warga. (her)