Tak Dapat Insentif, Nakes Non ASN Protes

H. Usman Hadi. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien Coronavirus Disease atau Covid-19 telah cair. Namun, penghasilan tambahan itu hanya diterima oleh tenaga kesehatan (nakes) yang berstatus aparatur sipil Negara (ASN).

Kasus ini diduga terjadi di Puskesmas Cakranegara, Kota Mataram. Dari daftar perincian pembayaran insentif terdapat 10 nakes berstatus ASN. Sementara, petugas tim penyelidikan dan surveilan epidemologi Covid-19 di enam kelurahan sebanyak 32 orang.

Iklan

Seorang nakes mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut. Padahal, keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes /392/2020 tentang pemberian insentif dan bantuan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, tidak melihat status kepegawaian.

“Kenapa kami tidak mendapatkan hak. Sementara, saya bersama teman – teman nakes lainnya turun dari pagi sampai malam,” sesalnya dikonfirmasi, Kamis, 13 Agustus 2020.

Dia tidak memahami kebijakan tersebut. Tenaga kesehatan non ASN menjadi garda terdepan menangani pasien Covid-19. Dia membandingkan pemberian insentif di Kabupaten Lombok Timur bahwa tidak ada pembedaan antara ASN maupu non ASN. “Apa bedanya kami yang di Mataram dengan teman – teman nakes di Lotim,” kritiknya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menegaskan, pemberian insentif yang diatur oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan tidak ada perbedaan antara yang berstatus pegawai negeri sipil atau non PNS.

Dalam regulasi menyebutkan bagi nakes yang menangani langsung Covid-19. Adapun pembayaran insentif di salah satu Puskesmas dominan nakes ASN saja, Usman mengklaim tergantung dari usulan dari kepala Puskesmasnya.

“Insentif dibayarkan berdasarkan usulan dari Puskesmas itu,” jelasnya.

Dikes telah menerima laporan itu, sehingga diimbau kepada kepala Puskesmas agar membagi insentif bagi tenaga kesehatan non PNS yang turun langsung menangani pasien Covid-19. Jangan sampai hal ini menimbulkan kecemburuan sosial.

“Saya sepakat. Jangan sampai ada kecemburuan sosial. Misalnya, saya dapat insentif uang masuk ke rekening atas nama Usman Hadi. Iya, saya harus bagi ke teman-teman yang bekerja di lapangan,’’ pungkasnya.

Secara keseluruhan insentif yang diterima dari pemerintah pusat sekitar Rp3,8 miliar. Dana dibagi untuk Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas se – Kota Mataram.

Ketua Persatuan Perawat Negara Indonesia (PPNI) NTB, H. Zuhad menyesalkan adanya perbedaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, karena aturan dari Kemenkes yang berhak mendapatkan penghasilan tambahan bagi nakes yang menangani langsung pasien Covid-19. “Kami di rumah sakit ndak ada yang membedakan, mau PNS maupun non PNS,” sebutnya.

Dia mengaku baru mendengar kasus di Puskesmas Cakranegara. Sepengetahuannya, insentif diberikan berdasarkan pengajuan dari kepala Pusksesmas. Zuhad akan mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut, agar tidak menimbulkan persoalan. Menurutnya, perawat menjadi garda terdepan pengananan virus Corona. Catatannya 40 perawat terkonfirmasi positif Covid-19. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here