Tak Cukup Bukti, Bawaslu Stop Penanganan Dugaan Tipilu Cabup Sumbawa

Ilustrasi kampanye Pilkada di Sumbawa.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Bawaslu Kabupaten Sumbawa memutuskan untuk menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kandidat calon bupati, Nurdin Ranggabarani pada saat melakukan kampanye di Kecamatan Labangka.

Koordinator Divisi penanganan pelanggaran pemilu Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Ruslan, yang dikonfirmasi Suara NTB via sambungan telepon, Jumat, 23 Oktober 2020 membenarkan soal penghentian penanganan kasus tersebut.

Iklan

Ruslan menjelaskan penghentian penanganan kasus tersebut karena tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti. “Hasil rapat kami di Sentragakumdu menyimpulkan bahwa dugaan kasus tersebut tidak cukup bukti di kami untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Selain itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah sebagai pihak yang disebut-sebut oleh Nurdin di dalam kegiatan kampanye tersebut merasa tidak dirugikan. Karena itu kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut kemudian diputuskan untuk dihentikan penanganannya.

Lebih jauh dijelaskan Ruslan, awal dugaan pelanggaran tipilu itu muncul pada saat Nurdin melakukan kampanye di kecamatan Labangka, tanggal 9 Oktober 2020 lalu. Oleh pihak Panwaslu yang melaksanakan pengawasan langsung pada saat itu melaporkannya ke Bawaslu.

Oleh Bawaslu kemudian ditindaklanjuti dengan menggelar rapat di sentra Gakumdu pada tanggal 16 Oktober 2020 lalu, dan diputuskan untuk ditindaklanjuti. Pihak sentragakumdu kemudian melakukan kajian atas fakta-fakta, bukti dan saksi terkait kasus tersebut.

“Sentra Gakumdu kemudian menggelar rapat pleno kedua pada tanggal 20 Oktober, dan diputuskan untuk tidak dilanjutkan karena tidak cukup bukti yang kami miliki serta pak Zulkieflimansyah sebagai pihak yang dirugikan tidak merasa dirugikan,” katanya.

Sementara itu, Ketua tim pemenangan pasangan calon Nurdin Ranggabarani-Burhanuddin Jafar Salam (Nur-Salam) Syamsul Fikri yang dikonfirmasi terpisah terkait dengan penghentian proses penanganan kasus dugaan tipilu tersebut belum dapat dihubungi sampai berita ini diturunkan. (ndi)