Tak Boleh Ada Pasien Dirujuk Keluar NTB, Pemprov Bentuk Holding Lima Rumah Sakit

H. Lalu Herman Mahaputra (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB membentuk holding lima rumah sakit milik daerah. Yaitu, RSUD NTB, RS Mata NTB, RSJ Mutiara Sukma, RS Mandalika dan RS H. L. Manambai Abdulkadir (RSMA) Sumbawa.

Dengan holding lima rumah sakit milik Pemprov NTB itu, diharapkan ke depannya tidak boleh ada lagi pasien yang dirujuk keluar daerah. ‘’Pak Gubernur dan Ibu Wagub, tidak menginginkan untuk kita rujuk pasien keluar daerah. Ini PR (pekerjaan rumah) saya. Bila perlu dokter subspesialis kita datangkan ke sini. Saya akan bekerja sama dengan pusat-pusat pendidikan untuk mendatangkan dokter-dokter subspesialis,’’ kata Direktur RSUD NTB, dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M. Kes., M.H., dikonfirmasi disela-sela vaksinasi massal, Kamis, 1 Juli 2021.

Iklan

Holding lima rumah sakit milik Pemprov NTB tersebut nantinya akan dibentuk Peraturan Gubernur (Pergub). Dengan menjadi holding rumah sakit,  pelayanan kesehatan di rumah sakit harus terintegrasi.

Mantan Direktur RSUD Kota Mataram ini mengatakan, selama ini pelayanan kesehatan di rumah sakit dominan di Pulau Lombok. Sedangkan di Pulau Sumbawa masih kurang. ‘’Saya belum lama ini ke Sumbawa, memang layanan di sana harus kita upgrade dan kita harus satu visi apa yang dimaksud pelayanan kesehatan itu,’’ katanya.

Konsep besar holding rumah sakit ini, kata pria yang akrab disapa Dokter Jack, bagaimana arah layanan sektor kesehatan di NTB. Supaya rumah sakit tidak berlomba-lomba untuk memberikan satu layanan yang sama.

‘’Misalnya, RSUD NTB, sudah punya layanan kemoterapi. Ini kita kembangkan. RSUD Kota Mataram nanti mengembangkan layanan bayi tabung. Kemudian rumah sakit yang lain-lainnya apa,’’ katanya.

Layanan kesehatan yang masih kurang di Pulau Sumbawa, kata Dokter Jack, karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Dengan adanya holding rumah sakit, maka SDM yang ada di RSUD NTB bisa diperbantukan ke Sumbawa.

‘’Jadi, semua pelayanan bisa merata baik Pulau Lombok maupun Sumbawa. Itu yang diinginkan Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur,’’ terangnya.

Dengan holding rumah sakit, kata Dokter Jack, maka bisa dibuat regulasi untuk mengatur SDM. ‘’Supaya bersinergi, jangan ada yang ke kanan, ke kiri, ketinggalan,’’ tandasnya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional