Tak Akomodir Produk Lokal, Pemda Lobar Ancam Tutup Ritel Modern

Sekda Lobar, H. Baehaqi (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Loba) mengambil langkah tegas terhadap pengusaha ritel berjejaring yang tidak taat terhadap Perda yang dibuat Pemda. Salah satunya mengakomodir 40 persen produk lokal. Namun belum sepenuhnya dilaksanankan pengusaha ritel modern. Untuk itu, Pemda Lobar mengancam menutup ritel modern yang tak melaksanakan ketentuan tersebut.

Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi mengatakan sesuai Perda, ritel modern harus mengakomodir 40 persen produk lokal. Pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap ritel dan gerai modern dari sisi perizinannya. Karena tahun depan, ada 51 ritel modern yang akan habis masa berlaku izinnya. “Ini akan kita evaluasi karena sudah diatur oleh perda. Saya akan men-drive OPD Terkait untuk mengimplementasikan dan mengawasi juga pelaksanaan dari perda ini. Itu intinya,”tegas dia.

Iklan

Pihaknya sudah memanggil dan menggelar rapat dengan OPD terkait untuk membahas hal ini. Pihaknya juga sudah meminta penjadwalan bertemu dengan para pengusaha ritel modern. Pihaknya akan turun sidak mengecek bagiamana gerai modern ini. Tidak hanya melakukan fasilitasi dengan pihak pengusaha, pihaknya juga akan memastikan kesiapan produksi dari pelaku IKM.

Karena jangan sampai diupayakan penyerapan, namun produk IKM terbatas. Karena itu perlu sinergi, elaborasi terhadap persoalan ini, tidak bisa, kata dia, persoalan ini dilihat dari satu sisi saja. “Kenapa tidak masuk di sini, jangan – jangan tidak ada produksinya, karena itu OPD yang melakukan pembinaan ini harus kami panggil,”tukasnya.

Setelah berbagai langkah dilakukan, namun ritel modern tidak juga melakukan penyerapan maka Pemda mengambil langkah tegas. “Ya sesuai dengan perda, kalau dia (ritel modern) melanggar, ya kita tutup. Kalau ndak mau akomodir,”tegas sekda.

Namun sebelum melakukan itu, harus dipastikan dulu sejauh mana melaksanakan hal ini. Informasinya, dari sisi produksi IKM mampu, hal ini harus dicek letak persoalannya sehingga dicarikan solusi. Di sini juga perlu peran aktif para OPD terkait dalam melaksanan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan dalam perda kaitan dengan produk lokal. (her)