Tak Ada Perayaan Malam Tahun Baru di Mataram

Ilustrasi Perayaan Tahun Baru. (Sumber : Pixnio)

Mataram (Suara NTB) – Keputusan pemerintah pusat untuk memangkas cuti bersama akhir tahun mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram. Salah satunya dilakukan dengan meniadakan kegiatan apapun pada malam pergantian tahun 31 Desember mendatang.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi, menerangkan pada tahun-tahub sebelumnya Pemkot Mataram selalu menggelar kegiatan perayaan pergantian tahun dengan atraksi kembang api serta hiburan rakyat lainnya. Namun untuk mengimplementasikan instruksi pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19, kegiatan serupa ditiadakan untuk malam pergantian tahun 2020 – 2021.

“Kita dari Pemkot tidak ada acara apapun. Sebaiknya semuanya beracara di rumah saja, berkumpul bersama keluarga,” ujar Denny Cahyadi, Kamis, 3 Desember 2020. Keputusan memangkas cuti bersama selama tiga hari akan ditindaklanjuti dengan surat keputusan bersama tiga kementerian. Antara lain Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Untuk memastikan tidak terjadi penumpukan pengunjung di objek-objek wisata, Dispar Kota Mataram juga akan segera berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk melakukan penjagaan di malam pergantian tahun. “Kami akan koordinasikan dengan kepolisian. Karena TNI-Polri harus dilibatkan juga untuk penjagaan nanti,” ujarnya.

Menurutnya, meskipun cuti bersama dipangkas potensi penumpukan massa memang mungkin terjadi. Terlebih malam pergantian tahun kali ini jatuh tepat di akhir pekan. “Jadi kan cutinya mulai dari Jumat, tapi kita perkirakan tidak akan terlalu ramai. Yang kita antisipasi itu di hari Sabtu – Minggu itu. Ramainya mungkin di hari itu,” jelas Denny.

Kendati demikian, pihaknya mengaku penjagaan di masing-masing objek wisata saat ini telah dilonggarkan. Terutama untuk penjagaan ketat dari TNI/Polri seperti di masa-masa awal pembukaan kembali objek wisata setelah sempat ditutup akibat pandemi.

Pelonggaran yang dimaksud antara lain berkurangnya intensitas penjagaan, di mana pihak berwajib hanya melakukan evaluasi dan pemantauan berkala. “Jadi cuma dikontrol sesekali. Kalau aturannya masih sama, untuk menerapkan protokol kesehatan dan tetap 50 persen (batas kapasitas pengunjung), tapi tidak seketat dulu,” jelasnya. (bay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here