Tak Ada Formasi CPNS bagi Guru, PGRI Nilai Diskriminatif

Yusuf. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB menilai kebijakan tidak ada formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi guru di tahun 2021 sebagai tindakan diskriminatif. Seharusnya formasi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tetap dibuka peluang untuk semua warga negara yang memenuhi syarat.

Hal itu disampaikan Ketua PGRI NTB, Yusuf pada Minggu, 3 Januari 2021. Menurutnya,rencana pada tahun 2021 rekrutmen guru hanya P3K menjadi permasalahan. Pihaknya di PGRI NTB mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan Pengurus Besar PGRI untuk menyurati Menteri PAN dan RB terkait rencana pemerintah mengeluarkan formasi guru dalam penerimaan CPNS mulai tahun 2021.

“PGRI NTB memohon agar pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB untuk mengkaji ulang rencana kebijakan terkait mengeluarkan formasi guru dalam penerimaan CPNS mulai tahun 2021, karena kebijakan ini sangat diskriminatif terhadap guru,” ujar Yusuf.

Yusuf menjelaskan, rencana itu bukan solusti tepat untuk permasalahan sulitnya mengatur perpindahan atau mutasi guru antardaerah. “Mengapa Pemerintah tidak memikirkan untuk menarik kembali guru ke pusat agar lebih mudah distribusi ke berbagai daerah yang kekurangan gurunya?” ujarnya.

Pihaknya juga memohon pemerintah agar tetap membuka dua jalur rekrutmen guru, yakni melalui CPNS dan P3K karena ditilik dari tujuannya, P3K dan CPNS memiliki sasaran berbeda. Perekrutan P3K diharapkan dapat memberikan kesempatan dan sebagai penghargaan kepada para guru honorer yang berusia di atas 35 tahun sehingga memperoleh kepastian status kepegawaiannya. Sedangkan formasi guru CPNS diharapkan memberikan kesempatan bagi lulusan pendidikan di bawah usia 35 tahun yang berminat menjadi guru pegawai negeri sipil.

Yusuf menegaskan, peran guru sangat strategis dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia, karena itu rencana keputusan pemerintah tentang perubahan status guru ini dapat membuat profesi guru menjadi tidak menarik, karena tidak ada kepastian status kepegawaian dan jenjang karier.

“Rencana kebijakan ini juga dikhawatirkan dapat menyebabkan lulusan terbaik dari SMA tidak berminat meneruskan studi lanjut di berbagai jurusan pendidikan di LPTK, sehingga dikhawatirkan akan terjadi penurunan kualitas pengajar di masa mendatang di tengah kompetisi dunia,” ujar Yusuf. (ron)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here