Tak Ada Biaya, TKI asal KLU Dimakamkan di Malaysia

Tanjung (Suara NTB) – Salah seorang TKI asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) Basri yang bekerja di Malaysia terpaksa harus dimakamkan di Malaysia. Pasalnya, selain pihak keluarga tidak memiliki biaya untuk memulangkan yang bersangkutan, Pemda KLU melalui Disnaker PM dan PTSP tak bisa berbuat banyak lantaran yang bersangkutan masuk katagori TKI ilegal.

Plt. Kepala Disnaker melalui Kabid Penempatan Perlindungan dan Perluasan Kerja, Itradim, kepada Suara NTB, Kamis, 23 Maret 2017 mengakui keluarga TKI merelakan Basri dimakamkan di Malaysia. Hal itu diketahui setelah pihak keluarga menandatangani surat pernyataan mengikhlaskan Basri dimakamkan di Malaysia.

Iklan

“Kepulangan Basri tidak bisa dibiayai dari Pemerintah Lombok Utara, karena menjadi pertanyaan biayanya dari mana? Anggaran di pemerintah yang ada, hanya untuk penanganan TKI bermasalah dan legal. Kalau ini berangkatnya ilegal, sejak 15 tahun lalu,” ungkap Itradim.

Diklaim Kabid P3T, persoalan ini sudah diketahui oleh Bupati KLU. Pihaknya pun tidak mendapat instruksi dari pemegang kebijakan untuk menalangi anggaran sehubungan dengan TKI ilegal tersebut.

Kronologi meninggalnya TKI asal Dusun Sambik Jengkel Perigi, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan ini diketahui pemerintah dari pihak keluarga. Saat ditemukan meninggal di salah satu kamar hotel di Kuching – Malaysia, pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching Malaysia langsung menghubungi keluarga TKI di KLU melalui catatan nomor kontak yang ditemukan di saku celana milik Basri.

Sejak itulah, pemerintah melalui BNP2TKI dan BP3TKI NTB mengatensi persoalan Basri. Pemda KLU dalam kasus ini, bertindak memfasilitasi tuntutan pihak KJRI.

Pihak perusahaan tempat Basri bekerja juga tak bisa berbuat banyak, karena TKI tak memiliki paspor. Jika Basri resmi dan memiliki dokumen keimigrasian, bisa dipastikan biaya dan asuransi TKInya akan ditanggung perusahaan. Dengan kondisi ini, KJRI Kuching meminta Pemerintah Indonesia menebus biaya pemulangan TKI ke Lombok.

“Informasinya pihak keluarga dimintai biaya Rp 7 juta untuk proses pemakaman, tapi kami yakin permintaan biaya itu ulah oknum, karena pihak konsulat tidak meminta biaya. Biaya yang diminta hanya untuk kepulangan,” ujarnya.

“Kami memfasilitasi sesuai permintaan BP3TKI agar pihak keluarga membuat surat pernyataan kesediaan supaya Basri dimakamkan. Apalagi jenazahnya sudah 3 bulan lebih di rumah sakit,”  tambahnya.

Sementara Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja, Bambang Suhermanto, SH, usai bertolak dari kediaman keluarga Basri di Sambik Elen menerangkan, pihak keluarga mengikhlaskan Basri tidak dimakamkan di kampung halamannya KLU.

“Kami sudah menemui keluarga TKI di Selengen, dan benar mereka mengikhlaskan Basri dimakamkan” pungkas Bambang menunjuk Surat Pernyataan keluarga TKI yang dibawanya. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here