Tak Ada Biaya Pengajuan Banpres Usaha Mikro

Pelaku UMKM datang menanyakan proses pendaftaran bantuan Banpres ke kantor Dinas Koperasi dan UMKM Lobar, Senin, 26 Oktober 2020.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengajukan permohonan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Lombok Barat (Lobar) rawan menjadi korban pungutan liar (pungli). Pasalnya, oknum calo diduga bergentayangan menyasar warga yang ingin mengurus bantuan senilai Rp2,4 juta tersebut. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada pemohon untuk program tersebut.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, bahwa oknum calo diduga sudah menelan korban di beberapa daerah. Bahkan warga ditarik Rp400 ribu dengan dalih membantu warga mengurus  bantuan tersebut. Oknum calo ini mencoba memfasilitasi warga untuk mengurus pendaftaran. Ujung-ujungnya oknum ini meminta biaya dari warga setelah mengurus.

Iklan

Padahal pihak Dinas Koperasi dan UMKM Lobar sudah membantu mempermudah warga dengan menyediakan link pendaftaran online untuk mempermudah pelaku UMKM tanpa harus datang ke dinas. “Banyak juga saya dapat informasi (terkait calo), bahwa link yang kita buat diduplikasi dan ditambah-tambahkan persyaratannya,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lobar, H. M. Fajar Taufik yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin, 26 Oktober 2020.

Taufik menegaskan pengurusan atau pendaftaran bantuan tak ada biaya apapun. Ia meminta jangan sampai ada masyarakat yang menjadi oknum seperti itu dan membuat susah orang lain. Terlebih kondisi zaman yang lagi susah akibat pandemi covid-19. Namun justru tambah membuat susah pelaku UMKM dan masyarakat.

“Tolong kalau ada yang menyampaikan ada biaya atau ada staf kami yang meminta biaya, tolong laporkan ke saya,” imbaunya.Karena proses pendafataran bantuan itu sangat mudah. Pelaku UMKM hanya tinggal mengisi link yang sudah disediakan Dinas Koperasi Lobar untuk mempermudah. Seperti Nama, NIK, Nomor HP dan jenis usaha.

Taufik menegaskan Dinas Koperasi hanya sebatas mengusulkan ke kementerian. Kemudian verifikasi dan validasi dilakukan OJK dan BPK untuk menyetujui mana yang memperoleh bantuan kepada pihak bank. Karena bantuan itu tidak akan diberikan kepada UMKM yang masih memiliki cicilan pinjaman di bank. “Jadi seluruh kabupaten kota diminta segera mengusulkan para pelaku UMKM bantuan covid tersebut,” sambungnya.

Diakuinya bantuan UMKM ini sudah memasuki tahap ke tiga. Di mana untuk tahap pertama diusulkan pada awal September lalu dan kemudian berlanjut di tahap Kedua. Dan sekarang pada tahap ke tiga, sejauh ini sudah diusulkan  sebanyak 30,964 hingga pertanggal 23 Oktober lalu. “Masyarakat masih banyak mengirim ini, ada yang langsung mengisi link kami,” jelasnya.

Pendaftaran bantuan ini akan ditutup pada 10 November 2020 mendatang. Sehingga ia mengingatkan para pelaku usaha yang belum mendaftar untuk segera mendaftarkan. (her)