Tak Ada ASN dan Legislatif Terima Bansos di NTB

H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Sosial (Disos) NTB memaatikan tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan legislatif yang menerima bantuan sosial (bansos) di NTB. Meskipun ada sekitar 526 ASN dan legislatif yang terindikasi masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Yang pasti di NTB tidak ada satu pun PNS,¬† TNI/Polri, legislatif yang menerima bansos. Karena setiap kali pencairan atau pendistribusian bantuan, pekerja sosial atau pendamping sosial di lapangan diwajibkan melakukan validasi data,” kata Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., dikonfirmasi di Mataram, Jumat, 3 Desember 2021.

Iklan

Khalik menjelaskan jika ada penerima bantuan yang sudah mampu maka harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan maka pekerja sosial atau pendamping sosial melanggar kode etik.

“Saat ini ada 526 jiwa di DTKS yang terindikasi orang yang terkategori ASN, TNI/Polri dan anggota legislatif. Ini sedang divalidasi¬† tetapi dia bukan penerima bansos,” terangnya.

Awalnya, kata Khalik, lebih dari seribuan jiwa masyarakat di DTKS yang diminta divalidasi ulang. Sekarang tinggal 526 jiwa yang harus diverifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

“Datanya harus divalidasi di lapangan dulu betul ndak. Itu daerah yang memverifikasi. Srtelah itu datanya kembali dimasukkan ke aplikasi Pusdatin Kemensos,” jelas Khalik.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, hingga 11 November 2021, realisasi program pemulihan ekonomi naaional (PEN) untuk perlindungan sosial di NTB telah direalisasikan sebesar Rp2,49 triliun. Dana PEN untuk perlindungan sosial tersebut direalisasikan untuk sejumlah program bantuan.

Antara lain, program keluarga harapan sebesar Rp551,47 miliar untuk 775.825 keluarga penerima manfaat (KPM) secara akumulasi. Kemudian program sembako Rp765,01 miliar kepada 3,82 juta KPM, bantuan sosial tunai Rp299,41 miliar kepada 998.022 KPM, kartu prakerja Rp423,53 miliar kepada 119.306 peserta.

Selanjutnya, BLT Desa Rp305,73 miliar kepada 1,01 juta KPM, subsidi internet Rp27,44 miliar kepada 320.324 orang, diskon listrik Rp106,4+ miliar kepada 867.175 pelanggan dan bantuan subsidi upah Rp18,09 miliar kepada 18.092 penerima. (nas)

Advertisement