Tahun Depan, Siswa SMK Ditargetkan Uji Kompetensi Lewat LSP

0
Siswa SMKN 7 Mataram saat mengikuti praktik di sekolah saat simulasi pembelajaran secara tatap muka. (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Sering munculnya hasil survei yang menyebut SMK sebagai salah satu penyumbang pengangguran menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Berbagai cara dilakukan, mulai dari kerja sama antara SMK dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (Iduka). Tahun depan juga ditargetkan siswa SMK mengikut uji kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 6 November 2020 mengatakan, pengangguran dari SMK banyak juga disebabkan dari ketersediaan lapangan kerja.

IKLAN

Meski demikian, diakuinya adanya kompetensi yang belum mampu bersaing. Untuk mengatasi itu, mulai tahun 2020 pihaknya mengawinkan SMK dengan Iduka. “Sehingga kurikulumnya harus saya intervensi khusus dengan memasukan kebutuhan pangsa pasar kita (SMK),” jelasnya.

Ia juga menekankan, harus ada peningkatan kemampuan siswa SMK melalui uji kompetensi. Minimal melalui Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) P1 yang ada di SMK. Saat ini hal itu belum bisa dilaksanakan menyeluruh di semua SMK. Ia menargetkan di tahun ini depan uji kompetensi itu harus terjadi, sehingga siswa SMK bisa mendapatkan sertifikat uji kompetensi. “Ketika mereka lulus, ijazah dapat, sertifikat juga dapat,” katanya.

Di tahun 2020 ini, pihaknya sudah mengarahkan agar sistem pembelajaran di SMK berbasis produk dan berbasis proyek. Dengan begitu siswa SMK telah memiliki bayangan dan desain mengenai Iduka.

Sebelumnya, Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., mengatakan, tidak semua siswa bisa mengikuti uji kompetensi di LSP pihak pertama (P1) SMK, karena  jumlah LSP terbatas.

Ke depan pihaknya mendorong SMK memiliki LSP agar siswa bisa tersertifikasi. Meski demikian, Umar yang juga mantan Kepala SMKN 3 Mataram ini mengatakan, pembuatan LSP tidak bisa selesai dalam waktu singkat karena master asesor di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) terbatas. “Tidak bisa tahun ini ingin memiliki LSP, harus langsung realisasi,” katanya.

Umar juga menjelaskan, tidak perlu semua sekolah memiliki LSP. Terpenting sekolah memiliki jejaring. Nantinya yang bisa memberikan sertifikat yaitu direktorat pembinaan SMK atau Dinas Pendidikan. Di samping itu, pada prinsipinya asesor di LSP tidak boleh menguji siswanya sendiri. Karena itulah diperlukan jejaring. (ron)