Tahap II Disalurkan 100 Persen, Kelanjutan Program JPS Gemilang Tunggu Arahan Pusat

0

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB merencanakan pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang untuk sementara dilakukan sampai tahap III. Untuk kelanjutan program JPS Gemilang, Pemprov masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat. Sementara, untuk penyaluran JPS Gemilang tahap II, pada Rabu, 17 Juni 2020 sudah terdistribusi  100 persen ke seluruh kabupaten/kota di NTB

‘’Kita masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat. Kalau Pemerintah Pusat memerintahkan sampai Desember, tentu Pemprov NTB akan melakukan pembahasan.  Tapi untuk sementara ini, masih sampai tahap III,’’ ujar Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Khalik mengatakan, Pemprov mulai mempersiapkan untuk penyaluran JPS Gemilang tahap III. Pemprov mulai merancang jenis-jenis barang yang akan masuk menjadi paket JPS Gemilang tahap III. Paket  JPS Gemilang tahap III, akan lebih banyak lagi produk-produk IKM dan UKM lokal.

‘’Terutama barang-barang dari IKM dan UKM. Kalau beras segala macam masih sama. Diharapkan akhir bulan Juni ini sudah mulai terdistribusi JPS tahap III,’’ katanya.

Sementara itu, untuk penyaluran JPS Gemilang tahap II, pada Rabu, 17 Juni 2020 sudah terdistribusi  100 persen ke seluruh kabupaten/kota di NTB. Laporan yang diterima Rabu, 17 Juni 2020 pukul 12.00 Wita, distribusi JPS Gemilang tahap II kepada 110.000 KK penerima manfaat yang datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah 100 persen.

Dengan rincian, Kota Mataram 2.695 KK, Lombok Barat 10.918 KK, Lombok Utara 4.097 KK, Lombok Tengah 15.997 KK, Lombok Timur 42.788 KK. Kemudian Sumbawa Barat 2.535 KK, Sumbawa 6.681 KK, Dompu 7.840 KK, Bima 14.528 KK dan Kota Bima 1.939 KK.

‘’Secara umum tak ada kendala. Karena semua OPD dengan wilayah dampingan berjalan bersama. Ini juga yang membuat kecepatan tahap II lebih bagus,’’ katanya.

Lebih Banyak Libatkan UKM/IKM

Semangat pemberdayaan UKM/IKM dalam produk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang disediakan Pemprov NTB dalam Program JPS Gemilang, tetap menjadi konsep penyediaannya pada tahap III nanti. Bahkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, menekankan supaya produk-produk yang disediakan dalam JPS Gemilang tahap III tersebut merupakan produk-produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat.

‘’Kita jangan terlena dengan tahapaan penyelenggaraan JPS tahap I dan II, tetapi harus mengawal tahap III lebih baik,’’ ujar gubernur didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, saat Rapat Evaluasi JPS tahap II dan rencana persiapan JPS III, Senin (15/6) lalu di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB. Rapat  juga dihadiri Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Menurut Dr.Zul, Pemprov NTB harus mengevaluasi kekurangan dan kelebihan pada tahapan penyelenggaran JPS Gemilang tahap II yang sudah 80 persen penyalurannya. Gubernur juga meminta agar pada JPS Gemilang III ini, melibatkan lebih banyak UKM dan IKM lokal di NTB. Sehinggan produk yang diberikan juga lebih bervariasi dengan hasil produk yang banyak melibatkan masyarakat untuk bekerja.

Keterlibatan UKM dan IKM  di JPS Gemilang tahap I dan II sudah mampu melatih mereka untuk terus menyiapkan produk yang berstandar untuk dipasarkan secara umum.

‘’Ini tujuannya kita menggunakan produk lokal. UKM dan IKM tidak terus ‘’susui’’, tapi produknya mampu bersaing di pasaran. Sehingga berkelanjutan dan hidup,’’ tegasnya.

Senada dengan gubernur, Wagub menegaskan semangat awal pemberdayaan UKM dan IKM merupakan roh dari JPS Gemilang ini. ‘’Tentunya UKM maupun IKM ini yang akan banyak melibatkan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi kita,’’ ujar Ummi Rohmi.

Pandemi Covid-19 memberikan sisi positif kepada masyarakat kita. Di samping mengajarkan untuk terapkan berperilaku sehat, namun membangkitkan pemberdayaan UKM/IKM di sisi ekonomi. ‘’Ini yang harus benar-benar dimanfaatkan,’’ katanya.

Ummi Rohmi meminta agar penyaluran JPS Gemilang tahap II,  dipersiapkan  dan direncanakan dengan matang sebelum disalurkan kepada masyarakat kita.

Sementara itu, Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah,MTP memaparkan tentang penyaluran JPS tahap II yang sudah berjalan lancar. ‘’Hingga hari ini (kemarin) progres penyaluran JPS II sudah 80 persen,’’ kata Ridwan Syah.

Pembagian wilayah kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal dan bertanggung jawab terhadap penyaluran JPS di kabupaten/kota se-NTB berjalan lancar dan efektif, sehingga semua persoalan dan kendala dapat dieliminir. (nas)