Tagih Lahan Pengganti Lapangan, Warga Sengkol Sempat Duduki RS Mandalika

Ratusan warga Desa Sengkol Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng), Senin, 30 Agustus 2021, menggelar aksi demontrasi di depan Rumah Sakit (RS) Internasional Mandalika. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) -Ratusan warga Desa Sengkol Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng), Senin, 30 Agustus 2021, menggelar aksi demontrasi di depan Rumah Sakit (RS) Internasional Mandalika. Dalam aksi tersebut, warga sempat menduduki rumah sakit yang dibangun untuk mendukung event MotoGP di kawasan The Mandalika serta meminta seluruh pegawai keluar dari rumah sakit. Akibatnya, aktivitas para pegawai sempat terhenti.

Warga sendiri datang sekitar pukul 09.00 Wita. Setelah sebelumnya berkumpul di kantor Desa Sengkol, untuk selanjutnya berjalan menuju RS Mandalika. Sesampai di sana, warga sudah ditunggu aparat kepolisian dan langsung menggelar orasi yang intinya menuntut janji Pemkab Loteng soal lahan pengganti lapangan desa yang kini digunakan sebagai lokasi pembangunan RS Mandalika.

Iklan

Pasalnya, janji lahan pengganti sudah disampaikan oleh Pemkab Loteng sejak tahun yang lalu. Namun hingga kini, lahan pengganti yang dijanjikan tidak kunjung ada. Padahal dalam kesempatan terdahulu, lahan pengganti seharusnya sudah ada sebelum RS Mandalika dibangun. Namun nyatanya, sampai RS Mandalika sudah hampir rampung dan siap dioperasikan, lahan pengganti yang dijanjikan tak kunjung terealisasi.

Warga yang kesal lantas memaksa masuk hendak menyegel rumah sakit tersebut. Tetapi berhasil dihalau aparat keamanan. Tidak puas, warga lantas memaksa semua pegawai untuk keluar. Hingga satu demi satu pegawai RS Mandalika keluar. “Janji pemerintah daerah sudah begitu lama, tapi tidak kunjung terealisasi,” ujar Dita Putra, koordinator aksi.

Dikatakanya, dulu sebelum RS Mandalika dibangun Pemkab Loteng menjanjikan akan menyiapkan lahan pengganti. Sebagai lokasi, warga utamanya para pemuda berkegiatan dan berolahraga. Mengingat, dengan dibangunnya RS Mandalika maka warga kini tidak lagi punya lapangan untuk beraktivitas.

“Kami dalam hal ini bukannya tidak mendukung pembangunan rumah sakit. Yang kami minta lahan penganti lapangan yang dulu dijanjikan oleh pemerintah daerah,” tambahnya.

Menurutnya, warga kesal dan sampai menggelar aksi demontrasi karena pemerintah daerah sudah beberapa kali ingkar janji. Beberapa kali warga mempertanyakan soal kepastian soal lahan pengganti lapangan, sebanyak itu pula pemerintah daerah hanya berjanji.

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah daerah bisa menepati janjinya. Jika tidak warga tidak akan segan-segan menyegel RS Mandalika. “Kalau saja pemerintah daerah menepati janjinya, warga tidak akan bereaksi seperti ini,” imbuh Dita.

Usai menggelar orasi, perwakilan warga kemudian diterima Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olarga (Dispora) Loteng, Drs. Jalaludin, bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, L. Rahardian. Pada kesempatan itu, Kepala Desa Sengkol Satria serta Camat Pujut, L. Sungkul juga hadir. Usai mendapat penjelasan, warga akhirnya bersedia membubarkan diri. Para pegawai RS Mandalika kembali diizinkan masuk.

Dihadap warga, Camat Pujut L. Sungkul menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan pengganti lapangan yang dijadikan lokasi pembangunan RS Mandalika. Pemkab Loteng pada tahun 2020 lalu sebenarnya sudah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 1,4 miliar untuk pengadaan lahan pengganti. Namun karena ada persoalan teknis, termasuk terjadinya tarik ulur soal lokasi lahan pengganti, mengakibatkan proses pembebasan lahan tidak bisa terlaksana.

Sehingga Pemkab Loteng merencanakan untuk membebaskan lahan tahun ini, dengan menyiapkan anggaran di APBD perubahan 2021. Lokasi lahan pengganti sudah ditentukan di Dusun Piang Desa Sengkol. Tinggal proses penetapan lokasi (penlok) oleh Bupati Loteng, baru kemudian tim apraisal turun untuk melakukan taksiran harga lahan.

“Yang jelas tahun ini sudah ada jelasan soal lokasi lahan pengganti serta proses penetapan harga lahan. Nantinya kalau memang kebutuhan dana pembebasan tidak cukup dengan anggaran yang tersedia di APBD perubahan, akan diusulkan lagi tahun depan,” ujarnya seraya menambahkan, untuk penetapan lokasi paling lambat tiga minggu kedepan sudah ada kepastian. (kir)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional