Mataram (Suara NTB) – Menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) dan tantangan tersendiri bagi jajaran Pemprov NTB. Terlebih setelah NTB, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Barat meraih penghargaan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi ke-10 tahun 2019 beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB, Achris Sarwani, menerangkan bahwa diraihnya penghargaan TPID terbaik bagi Provinsi NTB dan Kota Mataram, serta TPID kabupaten berprestasi bagi Lombok Barat menandakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat sebagai Tim TPID telah berhasil melaksanakan program-program terkait pengendalian inflasi, pemasokan barang, dan memastikan keterjangkauan barang di masyarakat. Namun yang menjadi persoalan setelahnya adalah bagaimana penghargaan itu benar-benar dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
‘’Tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat (dan) untuk menurunkan tingkat kemiskinan di NTB,’’ ujar Achris yang juga Pimpinan Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB. Untuk itu, Achris menyebut perlu adanya upaya lebih untuk mengendalikan laju inflasi yang rendah dan stabil. ‘’Tidak bisa dipisahkan antara upaya-upaya pengendalian harga, upaya-upaya menekan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas,’’ sambungnya.
Indikasi peningkatan aktivitas ekonomi NTB sendiri dapat dilihat pada triwulan II 2019. Di mana terjadi lonjakan inflasi pada bulan Mei 2019 yakni 3,62% jika dibandingkan dengan data untuk periode yang sama pada tahun 2018. Selain itu, Achris menyebut bahwa pada bulan Juni 2019 juga terjadi lonjakan inflasi sebesar 3,38%. Namun, tekanan inflasi kembali terkendali di bulan Juli 2019, bahkan tercatat mengalami deflasi sebesar 0,13% jika dibandingkan dengan data bulan Juni 2019.
Diterangkan Achris bahwa berdasarkan inflasi keseluruhan pertumbuhan di NTB, maka yang paling berperan adalah dari sektor pertanian yang di dalamnya terdiri dari sektor perkebunan, hortikultura, perikanan, dan peternakan. ‘’Data terakhir kita di kuarter satu hanya tumbuh 0,07%. Alhamudlillah yang terakhir data BPS kita sudah tumbuh 4% sekian untuk pertanian,’’ ujarnya.
Untuk mengatasi itu, Achris berharap proses industrialisasi pengolahan bahan mentah agar lebih diperhatikan. Dicontohkannya seperti yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB yang memiliki program penggemukan sapi sekaligus pengolahan menjadi daging beku untuk pengiriman ke luar daerah. ‘’Itu yang menjadi nilai tambah. Itulah yang membuat kita optimis dengan pertumbuhan ekonomi yang dikatakan harus berkualitas,’’ ujarnya.
Selain itu, beberapa masalah yang perlu diatasi secepatnya disebut Achris adalah tingginya harga beberapa produk hortikultura. Untuk itu, masing-masing Pemda Kabupaten/Kota di NTB telah diminta untuk menyusun data kebutuhan masyarakat terkait jumlah konsumsi. Berdasarkan data itu maka akan dipetakan kebutuhan produk untuk masing-masing Kabupaten/Kota. ‘’Kalau lebih, dia harus bisa dijual antara daerah di NTB sendiri. Kalau di NTB sudah cukup, itu mendukung untuk dijual ke luar daerah,’’ pungkas Achris. (bay)
