Pabrik Pakan Ternak Belum Terealisasi, OPD akan Dikumpulkan Bahas Instruksi Gubernur Tahun 2019

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah menginstruksikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan sejumlah program prioritas di bidang industrialisasi pada 2019, salah satunya pembangunan pabrik pakan yang harus terwujud di tahun 2020. Namun, realisasi pembangunan pabrik pakan tersebut masih belum terlihat realisasinya hingga saat ini.

Bappeda NTB berencana akan mengumpulkan seluruh Kepala OPD terkait untuk membahas apa yang sudah diinstruksikan Gubernur pada 2019 lalu. ‘’Mungkin minggu depan, kita panggil OPD. Hulu dan hilir harus nyambung,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB usai salat zuhur di Masjid Al Amin Kantor Gubernur,  Senin, 6 Juli 2020.

Amry mengatakan, semua akan dicek atau dievaluasi kaitan dengan target-target program prioritas di bidang industrialisasi yang telah diinstruksikan gubernur 2019 lalu. Jika targetnya membangun pabrik pakan, maka dikoordinasikan dengan OPD terkait seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perindustrian.

‘’Kita koordinasi dengan dinas terkait. Apanya yang bisa tahun ini. Karena pembangunan pabrik pakan itu ada tahapannya,  bisa bersifat perencanaan, desainnya, konstruksi, operasinya,’’ katanya.

Kaitan dengan pembangunan pabrik pakan di NTB, Amry mengatakan sebenarnya sekarang sedang berproses. Program stimulus ekonomi yang dibuat Pemprov NTB dengan membeli produk-produk permesinan IKM lokal, salah satunya juga pengadaan mesin untuk membuat pakan ternak.

Mesin-mesin produk IKM permesinan yang dipesan, kata Amry, fokusnya untuk pengembangan industri pangan di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan. “Semua hampir ke industri pangan, semua mesin yang dibuat lewat program stimulus ekonomi ini,” jelasnya.

Melalui program stimulus ekonomi tersebut, industri pangan atau agro diharapkan semakin berkembang. Ia menyebut beberapa industri agro di bidang perkebunan seperti  minyak kayu putih, minyak  kelapa, aren dan kopi mulai berkembang. Industri inilah yang akan diberikan alat atau mesin pengolahannya.

‘’Supaya bisa lebih besar produksinya. Nanti tinggal dihubungkan hulu dan hilir sampai pasarnya. Di pemasarannya harus ada jaminannya. Itulah yang kita buat pergub bela dan beli produk lokal. Supaya mengikat semua mulai dari  hulu, hilir sampai pemasarannya,’’ tandasnya.

Pada 2019 lalu, Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menginstruksikan Kepala OPD untuk mewujudkan sejumlah program strategis di tahun 2020. Seperti mewujudkan pabrik pakan ternak, gubernur menunjuk langsung tiga pimpinan OPD  untuk mewujudkan misi pendirian pabrik pakan ternak di NTB ini.  Tiga pimpinan OPD itu adalah Kepala Disnakeswan NTB, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Selain target mendirikan pabrik pakan ternak, sejumlah target lain juga harus dicapai di tahun 2020. Seperti pembangunan kawasan industri yang dijanjikan oleh Bappenas. Gubernur menunjuk Kepala Bappeda NTB dan Kadis Perindustrian NTB untuk mengawalnya.

Kemudian Gubernur juga meminta Kepala Dinas Pariwisata agar mengawal pembukaan penerbangan langsung Singapura – Lombok dan Darwin – Lombok.  Selain itu, gubernur juga meminta agar pembangunan smelter di KSB agar segera dimulai. Ia meminta Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas ESDM  untuk mencurahkan perhatiannya.

Komitmen pendirian pabrik penggilingan padi oleh Bulog juga harus dimulai. Untuk target ini, gubernur secara khusus menunjuk Kepala Biro Perekonomian Setda NTB untuk mengawalnya. Sentra industri logam dan permesinan di Lotim juga masuk dalam daftar prioritas gubernur. Untuk mengawal rencana ini, Gubernur  menunjuk Kepala Dinas Perindustrian  dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB untuk membuat rencana kerja yang terukur.

Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), gubernur meminta agar rencana membangun pengolahan sampah dan industri pengolahan hasil hutan bisa direalisasikan. Kadis Perikanan dan Kelautan juga diminta memastikan agar NTB segera memiliki industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Selanjutnya, kepada Kepala Dinas Perdagangan, Gubernur meminta agar memastikan semua industri pengolahan yang dibangun terbuka dan tersedia pasarnya. Untuk target swasembada telur, diminta  kepada Kepala Disnakeswan dan Kepala Distanbun NTB untuk mengawal. (nas)