BPJS Dorong Rumah Sakit Transparan Dalam Pelayanan

0
M. Zainudin. (Suara NTB/Jun)

Dompu (Suara NTB) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Dompu, mengungkap sejumlah persoalan yang kerap dikeluhkan peserta JKN-KIS, terutama warga miskin yang ditanggung pemerintah lewat PBI APBN dan APBD. Diantara keluhan tersebut yakni tak adanya kamar kosong untuk pelayanan serta pasien diarahkan membeli obat lain diluar. “Keluhan ini memang banyak disampaikan peserta JKN, makanya kami mendorong rumah sakit untuk lebih transparan dalam pelayanan,” harap Kepala BPJS Dompu, M. Zainudin kepada Suara NTB, Kamis, 10 Desember 2020.

Dorongan agar lebih transparan dimaksud, lanjut dia, yakni pihak manajemen rumah sakit bersedia melengkapi sarana untuk penempatan sistem milik BPJS pada tiap ruang perawatan. Sistem tersebut berfungsi menampilkan informasi ruangan yang kosong, sehingga tidak lagi menimbulkan kecurigaan dari masyarakat.

Selain terpantau langsung pada layar utama di area rumah sakit, tiap peserta JKN-KIS bisa mengaksesnya dari rumah lewat aplikasi Mobile JKN. “Kalau seperti inikan kucing-kucingan kita cari kamar. Sekarang tinggal kesiapan sistem di rumah sakit untuk tanam program, sehingga tidak ada lagi persoalan kedepan,” jelasnya.

Disamping persoalan kamar penuh oleh pasien, keluhan lain yang banyak disampaikan peserta JKN-KIS yakni adanya oknum tenaga medis yang mengarahkan pasien untuk membeli obat diluar. Sehingga memaksa mereka mengeluarkan biaya sendiri.

Sikap itu dipastikan bertentangan dengan aturan, karena sepanjang pasien berada pada ruangan sesuai kelas hak rawat mereka, tidak diperkenankan membeli obat pada apotek luar. Sebab rumah sakit memiliki stok sendiri sesuai jenis penyakit yang diderita pasien. Kalaupun praktik ini masih ditemukan, kuat dugaan itu merupakan permainan oknum tenaga medis dengan toko obat atau apotek yang bersangkutan.

 “Kami sering menangani kasus seperti ini, bahkan kami langsung ke manajemen dengan membawa kwitansi pembelian obatnya, akhirnya dikembalikan uangnya. Karena BPJS sudah bayar paket obat beserta tindakannya. Kalau sekarang masih terjadi koordinasikan dengan BPJS,” pungkasnya. (jun)