Syarif Laporkan Balik Agus Kamarwan Terkait Keabsahan Muswil Berkarya NTB

Abdul Syarif didampingi kuasa hukum, Muhammad Taufikurahman saat melapor ke Polda NTB. (Suara NTB/ist).

Mataram (Suara NTB) -Ketegangan politik antara pengurus partai Berkarya kubu Muchdi Pr dengan kubu Syamsu Jalal kian memanas. Kedua kubu kini saling lapor ke Polda NTB.

Sebelumnya, Agus Kamarwan selaku Ketua DPW Berkarya NTB kubu Muchdi Pr melaporkan kegiatan Muswil yang diselenggarakan kubu Syamsu Jalal beberapa waktu lalu. Kini giliran Abdul Syarif selalu Ketua DPW Berkarya NTB kubu Syamsu Jalal yang melaporkan balik Agus Kamarwan ke Polda NTB pada Jumat, 28 Agustus 2021.

Iklan

Abdul Syarif yang dikonfirmasi Suara NTB Jumat, 28 Agustus 2021 membenarkan laporannya ke Polda NTB tersebut. Pelaporan tersebut dilayangkan karena pihaknya tak terima Muswil yang mereka laksanakan disebut abal-abal oleh Agus Kamarwan.

“Pernyataan Agus Kamarwan yang menyebutkan Muswil kami itu abal-abal, tidak sah dan sebagai macamnya. Itu sangat mendiskreditkan kami, sehingga penilaian masyarakat kepada kami ini seolah-olah tidak sah,” ujar Muhammad Taufikurahman, kuasa hukum pengurus Berkarya NTB pimpinan Abdul Syarif.

Taufik pun menyebutkan laporan Agus Kamarwan ke Polda NTB tersebut dinilai salah alamat. Sebab jika yang dipersoalkan adalah keabsahan kepengurusan, maka semestinya dia menggugat ke pengadilan yang nantinya akan menilai siapa pihak yang legal dan Ilegal.

“Bagi kami itu salah kamar, bukan ke polisi laporannya kalau mempersoalkan keabsahan surat. Mestinya dia gugat ke pengadilan dong, biar jelas nanti diuji siapa yang sah dan tidak sah, siapa yang abal-abal atau tidak,” ujarnya.

Selain itu, Taufik juga melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Agus Kamarwan kepada sejumlah kader yang duduk sebagai anggota DPRD dari partai Berkarya. Yakni terkait kebijakan potongan gaji anggota dewan dan program pokir yang dinilai tak memiliki dasar.

“Memang sumber pendanaan parpol itu bisa berasal dari iuran anggota, dan nilainya bisa berbeda-beda diantara masing-masing daerah sesuai dengan kondisi kemampuan keuntungan daerah. Tapi itu tidak dilakukan melalui kesepakatan. Laporannya sudah kami serahkan ke Polda, nanti pihak Polda yang akan mengkajinya lebih lanjut terkait dengan unsur-unsur delik pidananya,” jelasnya.

Terakhir, disampaikan Taufik, pada dasarnya pihaknya tak mengharap perseteruan dengan Agus Kamarwan ini terjadi. “Kami tidak mengharapkan hal ini, jika mau kita bisa duduk bersama untuk membicarakan persoalan ini. Karena energi kita habis terkuras disini, sementara kita perlu persiapan untuk menghadapi pemilu, jangan sampai nanti kita ketinggalan kreta,” pungkasnya. (ndi)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional