Syarat Verifikasi Parpol Pemilu 2024 Tidak Berubah

0

Mataram (Suara NTB) – Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu masih berlaku. Sehingga, tidak ada perubahan terhadap syarat verifikasi dan pendaftaran partai politik yang hendak maju sebagai peserta Pemilu 2024. Beberapa syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk mengikuti verifikasi parpol peserta Pemilu 2024 yakni menurut UU 7/2017 yakni pertama memiliki kepengurusan di seluruh daerah Provinsi, kemudian memiliki kepengurusan paling sedikit di 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Selanjutnya memiliki kepengurusan paling sedikit di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

IKLAN

“Juga memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik. “Jadi dari segi syarat sama karena undang-undangnya sama. KPU tidak membuat persyaratan baru karena persyaratan berdasarkan UU,” ujar ketua KPU RI, Hasyim dalam keterangan pers tertulisnya.

Namun demikian, menurut Kordiv Teknis KPU NTB, Zuriati bahwa ada yang berbeda dari proses verifikasi parpol peserta pemilu 2024 dari sebelumnya. Dimana sebelumnya semua partai politik harus menjalani proses verifikasi administrasi dan juga faktual. Akan tetapi pada Pemilu 2024 ini, tidak semua partai politik akan menjalani verifikasi faktual.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang uji materi terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum cukup menguntungkan partai politik besar, dan sebaliknya memperberat partai-partai kecil.

Sebab putusan MK tersebut menegaskan bahwa partai politik yang pada Pemilu 2019 lolos memenuhi ketentuan ambang batas parlemen atau partai yang memiliki kursi di DPR RI hanya akan diverifikasi secara administrasi saja tapi tidak verifikasi faktual.

Sedangkan partai politik yang tidak lolos atau memenuhi ketentuan ambang batas parlemen atau yang tidak memiliki kursi di DPR RI, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten serta kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten dan kota diharuskan melakukan verifikasi faktual maupun administrasi.

“Bagi parpol yang tidak punya kursi di DPR maka dia wajib mengikuti verifikasi administrasi dan faktual. Sekalipun dia punya kursi di daerah, yang jadi patokannya adalah kursi DPR RI,” jelasnya. Untuk lebih jelasnya, KPU akan membuat aturan tekhnis verifikasi parpol peserta pemilu yakni PKPU untuk yang disesuaikan dengan putusan MK tersebut. (ndi)

IKLAN