Syarat Pencairan Jelimet, BUMDes Mengeluhkan Pengadaan Bantuan JPS Mantap Belum Dibayar Pemda Lobar

Para pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang tergabung dalam Forum BUMDes saat mendatangi kantor Dinas Sosial Lobar, pada Rabu, 27 Mei 2020. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Para pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang tergabung dalam Forum BUMDes mendatangi kantor Dinas Sosial Lobar pada Rabu, 27 Mei 2020. Mereka memprotes Pemerintah Daerah (Pemda) Lobar yang belum melakukan pembayaran pengadaan bantuan Jaring Pengaman sosial (JPS) Mantap selama hampir sebulan.

Mereka juga mempertanyakan beban pajak mencapai lebih dari 11 persen. Belum lagi persyaratan pencairan yang dinilai jelimet. Pengurus BUMDes mendesak agar Pemda Lobar segera membayar pengadaan bantuan tahap I yang sebelumnya dibiayai oleh BUMDes.

Iklan

Sejumlah pengurus BUMDes diterima oleh Kepala Dinas Sosial Lobar, L. Marta Jaya di ruang kerjanya, Rabu, 27 Mei 2020 kemarin. Dalam pernyataan sikapnya, Ketua Forum BUMDes, Nurdin dan sekretaris, Solihin menegaskan, bahwa BUMDes Lobar sedang tidak baik-baik saja. Awalnya, BUMDes sangat antusias dilibatkan sebagai partner dalam program Covid-19 untuk pengadaan sembako program JPS Mantap Lobar tahun ini. Karena keiikutsertaan ini dinilai bentuk perhatian Pemda mendorong kemajuan ekonomi desa dengan berkembangya BUMDes.

“Namun apa yang kami dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana tidak? Program JPS Mantap tahap pertama ini, yaitu pembelian sembako untuk dibagikan ke Masyarakat dimodali oleh BUMDes. Namun setelah rampung tahap pertama, pencairan dana BUMDes tak semulus harapan, menanti proses dua minggu pencairan dana tanpa ada kabar. Malah akhir-akhir ini mencuat kembali persyaratan yang memberatkan, ditambah lagi beban pajak yang sebelumnya tak ada pembahasan,” keluhnya.

Karena itu pihaknya pun meminta Dinas Sosial segera mencairkan dana untuk BUMDes yang sudah menyelesaikan syarat administrasi sesuai arahan Dinas Sosial di awal pelaksanaan. Pihaknya meminta Dinas Sosial untuk tidak memberikan syarat tambahan pencairan yang memberatkan BUMDes. “Kami mempertanyakan pajak 11,5 persen yang dibebankan kepada BUMDes. Karena bila diterapkan akan merugikan kami,” tegas Nurdin.

Bahkan pihaknya mengancam tidak akan melanjutkan kerjasama dan menjadi penyalur JPS Mantap apabila pencairan dana dipersulit.
Setelah melalui diskusi yang alot, pihak Dinas Sosial pun memastikan meniadakan pajak 11,5 persen dan segera mencairkan pembayaran kepada lebih dari 30 BUMDes. “Kami akan beri keringanan, pajak ditiadakan dan pencairan pembayaran pekan ini kepada 30 lebih BUMDes yang penuhi syarat,” jelas L Marta Jaya.

Pengajuan pencairan BUMDes jelas L Marta Jaya, terkendala ada BUMDes yang agak lambat penuhi syarat. Terkait persyaratan pihaknya telah mengacu komunikasi dengan Inspektorat dan BPKAD. Syaratnya seperti berita acara serah terima, tanda terima bermaterai enam ribu. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional