Syarat Pelaksanaan WSBK, Kemenkes Setujui Permintaan 1,3 Juta Dosis Vaksin untuk Loteng

H. Lalu Hamzi Fikri (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, M.M., MARS., menyatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyetujui permintaan tambahan vaksin sebanyak 1,3 juta dosis untuk Lombok Tengah (Loteng). Saat ini, vaksinasi di Loteng sedang digempur untuk mengejar herd immunity atau kekebalan kelompok jelang perhelatan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika, 12 – 14 November mendatang.

‘’Lombok Tengah sudah di-acc untuk 1,3 juta dosis vaksin. Bahkan kami akan ke Jakarta untuk menjemput vaksin itu,’’ ujar Fikri dikonfirmasi usai Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Percepatan Vaksinasi di NTB bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin, 20 September 2021.

Iklan

Fikri mengungkapkan, sudah berdiskusi dengan Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Kemenkes terkait dengan permintaan tambahan 1,3 juta dosis vaksin untuk Loteng. Informasi yang diperoleh pada Minggu, 19 September 2021, hal tersebut sudah didiskusikan di Pemerintah Pusat.

‘’Info terakhir sudah didiskusikan di pusat terkait event Superbike sudah disetujui sekitar 1,3 juta dosis,’’ ujarnya.

Pada Selasa, 21 September 2021 hari ini, Fikri bersama Direktur RSUD NTB dan Irwasda Polda NTB akan terbang ke Jakarta. Untuk memastikan dan mengawal distribusi 1,3 juta dosis vaksin tersebut.

Untuk mencapai herd immunity di Loteng, masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi sebanyak 767.700 orang dengan kebutuhan 1.338.955 dosis vaksin. Capaian vaksinasi di Loteng saat ini sebanyak 142.775 orang untuk dosis pertama dan 53.670 orang untuk dosis kedua.

Sisa masyarakat Loteng yang belum divaksin untuk dosis pertama sebanyak 624.925 orang dan dosis kedua sebanyak 714.030 orang. Stok vaksin di Loteng saat ini sebanyak 43.902 dosis. Artinya, masih ada kekurangan vaksin sebanyak 1.295.053 dosis.

Berbasis Desa dan Dusun

Sementara itu, Danrem 162/WB,  Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, salah satu strategi dalam mempercepat program vaksinasi adalah pengerahan massa yang berbasis desa atau dusun. Karena itu, peran Babinsa dan Babinkamtibmas untuk mengerahkan massa atau masyarakat hingga ke desa maupun dusun harus benar-benar maksimal.

‘’Percuma banyak tim vaksinator kalau masyarakatnya tidak datang. Karenanya, teknis pengerahan massa harus berbasis desa dan dusun. Tentu harus dengan prokes yang ketat,’’ tegas Ahmad Rizal Ramdhani, Senin, 20 September 2021.

Jenderal bintang satu ini menambahkan, vaksinasi berbasis desa dan dusun harus ditetapkan tahapan secara efektif. Misalnya, pada pagi hingga siang, dijadwalkan desa 1 dan desa 2. Begitu juga dari siang sampai sorenya dijadwalkan desa 3 dan 4 dan seterusnya. Meski pengerahan massa yang cukup banyak tapi prokes harus tetap diutamakan.

‘’Kemudian bagaimana kegiatan vaksinasinya tidak terlalu lama.  Caranya formulirnya harus didistribusikan terlebih dahulu ke masyarakat. Sehingga masyarakat  datang ke tempat vaksinasi sudah mengisi formulir lebih awal di rumah. Jadi ketika mau vaksin mereka tidak direpotkan dengan isi formulir lagi,’’ ujarnya. (nas/rak)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional