Syarat NUPTK untuk Gaji Guru Honorer dari Dana BOS Dihapus

Lalu Fatwir Uzali. (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Dalam permendikbud tersebut, Kemendikbud menghapus ketentuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai salah satu syarat bagi guru honorer untuk dapat menerima gaji dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., pada Kamis, 16 April 2020

Iklan

membenarkan adanya perubahan itu, ketentuan harus memiliki NUPTK untuk penggunaan dana BOS bagi gaji guru honorer sementara dihapus. Namun ia menekankan, syarat sebelumnya tetap harus dipenuhi, antara lain guru honorer itu harus tercatat di Dapodik per Desember 2019. Syarat lain juga tetap berlaku seperti guru honorer belum mendapatkan tunjangan profesi dan telah memenuhi beban mengajar.

Selain itu, kebijakan ini bersifat sementara dan hanya diberlakukan selama masa darurat Covid-19. Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler ini berlaku mulai April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat.

Di samping itu, Fatwir juga mengakui sejumlah sekolah kesulitan untuk membayar gaji guru honorer, terutama sekolah swasta. Pihaknya sedang berupaya menyelesaikan masalah tersebut, karena pemerintah pusat yang memiliki aturan mengenai penggunaan dana BOS. Ia juga meminta pengurus yayasan harus bertanggung jawab terhadap guru tersebut. “Pasti ada mekanisme dari sekolah ke orang tua, di situlah kredibelitas yayasan dipertaruhkan pada masa sulit seperti ini,” ujar Fatwir.

Fatwir juga menyampaikan, pihaknya akan menyampaikan permasalahan itu ke tim guru Kerja Covid-19. “Saya akan coba sampaikan masalah tersebut ke tim gugus kerja  Covid-19 Kota Mataram,” ujarnya.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., dihubungi Kamis (16/4) mengatakan akan mengecek aturan tersebut. Sementara itu terkait dengan gaji guru honorer, Aidy mengatakan sudah mengajukan sekitar 12 ribu guru honorer di sekolah negeri dan swasta untuk bisa masuk dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang di NTB.

Swasta Minta Dukungan

Meski demikian, sekolah swasta tetap meminta dukungan pemerintah daerah. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Mataram, Baidawi, pada Kamis, 16 April 2020 mengatakan, pihaknya bersyukur dengan adanya perubahan petunjuk teknis tersebut, sehigga pihaknya bisa membayar honor jam mengajar guru dari dan BOS, walau guru tersebut belum memiliki NUPTK. Juga bisa mengalokasikan dana BOS untuk kebutuhan sekolah.

Namun, Baidawi menekankan, pihaknya juga berharap kepada Pemerintah Provinsi NTB khususnya Dinas Dikbud NTB untuk memikirkan guru swasta yang sangat menderita karena wabah Covid-19.

“Kami berharap kepada Pemprov NTB khususnya Dikbud untuk memikirkan guru swasta yang pasti sekarang sangat menderita karena Covid-19 ini, karena mereka semua tidak termasuk dalam program bantuan pemerintah terkait Covid-19,” harapnya.

Cari Solusi

Terkait permasalahan gaji guru honorer yang sulit dibayarkan di sekolah swasta maupun negeri selama pandemi Covid-19, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti mengatakan kondisi itu merupakan kondisi yang riil dialami guru honorer. IGI berharap pihak sekolah berupaya atau mencari solusi agar guru-guru honorer bisa tetap dibayarkan honornya, tanpa berharap dari pembayaran iuran peserta didik. “Bagaimanapun juga, guru honorer ini perlu menyambung hidup apalagi dalam situasi pandemi Covid-19,” ujarnya. (ron)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional