Sumiatun : Anggota DPRD Pembelot Jika Tak Hadiri Paripurna Tatib Pilwabup

Giri Menang (Suara NTB) – Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar), Hj. Sumiatun mengharapkan anggota DPRD Lobar menghadiri rapat paripurna terkait penetapan Raperda Tatib Pilwabup Lobar, Senin, 24 Oktober 2016. Pasalnya, sebelum disepakati rapat paripurna semua fraksi dewan telah sepakat lalu diplenokan. Karena itu, dewan yang tak hadir berarti tidak melaksanakan keputusan pleno yang telah disepakati bersama.

“Makanya nanti Senin (hari ini, red) Anda melihat, siapa anggota dewan yang tak hadir. Padahal kami sudah ragapim, sudah banmus dan disepakati sidang hari Senin. Nanti siapa yang tidak hadir kan itu pembelot bukan begitu,” ujarnya, Sabtu, 22 Oktober 2016.

Iklan

Sumiatun membantah sinyalemen dirinya memiliki kepentingan politik pribadi di balik kegagalan demi kegagalan penetapan Raperda Tatib Pilwabup. Sebab dirinya selaku Ketua DPRD dan Ketua DPD II Golkar sudah menjalankan tugas sesuai tupoksi.

Anggota dewan yang tidak hadir, jelasnya, tentu tak menjalankan keputusan bersama yang diputus dalam pleno. Jika tidak hadir, ia menyebut anggota dewan membelot dari keputusan bersama yang dibuat. Pihaknya tak bisa mengintervensi lebih jauh terhadap anggota dewan, sebab bagaimanapun ini hak politik dari masing-masing anggota.

Namun ia menekankan ke unsur pimpinan perangkat dewan pada saat ragapim agar anggota mengikuti mekanisme yang sudah dijalankan. “Itu artinya sudah sah, tinggal diketok menjadi Perda. Dilihat saja hari Senin, siapa yang membelot, sebab dalam ragapim disampaikan raperda tatib ini disahkan. Kalau tidak ditepati kan berarti mereka membelot,” tambahnya.

Ditanya apa langkah selanjutnya jika paripurna gagal lagi? Sumiatun mengaku pihaknya tak bisa memaksakan ke anggota. Namun pihaknya telah menekankan ke semua anggota perlu menghadiri rapat paripurna untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi anggota dewan menjawab ketidakhadirannya pada rapat paripurna menyangkut hak politik, sehingga pihaknya pun tak bisa mengintevensi lebih jauh.

Terkait adanya anggapan dirinya diuntungkan pada kemoloran Raperda Tatib ini? Ia enggan menanggapi panjang lebar, sebab hal ini terkait politik. Menurutnya, apapun yang disampaikan tidak masalah. Baginya, tak ada yang diuntungkan dan dirugikan dalam hal ini. Sebab sejauh ini proses pilbup sendiri masih jauh. Kalaupun sudah masuk moment pilkada nanti , menurutnya siapapun yang mencalonkan diri dari Golkar ia tak persoalkan. (her)