Realisasi Investasi di Sumbawa Minim

Tarunawan.(Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Realisasi investasi di Kabupaten Sumbawa masih minim di tahun 2019 lalu. Dari target yang ditetapkan Rp2,1 triliun lebih, hanya terealisasi sekitar 11,71 persen.

“Target  yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi tahun 2019, Rp 2,195 triliun. Hanya tercapai Rp 256 miliar atau 11, 71 persen,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa, Tarunawan.

Dijelaskannya, minimnya realisasi investasi ini salah satunya karena persoalan tanah. Misalnya di bidang perhotelan, ada investor atau pengusaha yang sudah berniat berinvestasi dengan rencana anggarannya. Namun dihadapkan dengan persoalan tanah yang tumpang tindih. Hal inilah yang membuat investor urung menanamkan modalnya.

Baca juga:  Proyeksi Bank Indonesia, Ekonomi NTB 2020 di Kisaran 5,6 Persen

“Jadi banyak hal yang membuat pengusaha atau investor urung menanamkan modal. Ada persoalan, misalkan hotel mau masuk, ada persoalan tanah tumpang tindih sertifikat dan sebagainya,” terangnya.

Persoalan lain, yakni menyangkut pengurusan izin. Banyak orang beranggapan untuk pengurusan izin cukup datang ke DPMPTSP. Tetapi ternyata ada rekomendasi yang harus diurus di instansi vertikal. Hal ini dimungkinkan membuat lamanya proses perizinan. Persoalan ini bukan hanya terjadi di Sumbawa tetapi secara nasional.

Baca juga:  Rp3,2 Triliun Investasi Asing Batal Terealisasi

“Ada rekomendasi institusi lain yang kira membuat proses lama. Ini yang sedang diurus oleh Pak Presiden. Ingin  disatukan seluruhnya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal),” terangnya.

Khusus Kabupaten Sumbawa, kata Tarunawan, juga ada  investasi yang belum terlaksana. Meskipun sudah mendapatkan  rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), tetapi harus mendapatkan pertimbangan teknis dari institusi vertikal. Proses tersebut tidak diketahui kapan selesai. “Ada yang sudah mengurus tiga tahun lalu, sampai hari ini belum selesai. Padahal mereka segera membangun. Sudah tiga tahun belum selesai-selesai,” tukasnya.

Baca juga:  Komisi II DPR RI Soroti Kasus Mafia Tanah di NTB

Pemerintah, lanjutnya, membentuk DPMPTSP hajatnya untuk menyederhanakan perizinan. Namun karena masih ada proses yang harus dilakukan di institusi lain. Sehingga untuk tahun 2020 ini, pihaknya tetap menunggu evaluasi dari pemerintah pusat. Karena rambu-rambunya ada di pemerintah pusat.

“Kalau dalam lingkup koordinasi pemerintah daerah tidak ada persoalan, sangat gampang. Tetapi ketika ada yang harus mendapat persetujuan rekomendasi di tataran instansi vertikal, tidak bisa berbuat apa-apa kita. Ini yang menjadi penghambat sesungguhnya,” pungkasnya.(ind)