Ratusan Hektar Sawah di Empang Terancam Gagal Tanam

Terlihat persemaian padi yang terancam gagal ditanam bila melihat kondisi lahan sawah yang minim air. Sebab, pasokan air dari saluran irigasi terhambat akibat sedimentasi jaringan iri.(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Sekitar 851 hektar sawah di kecamatan Empang terancam gagal tanam pada musim penghujan ini. Akibat saluran jaringan irigasinya yang telah tertutup sedimentasi.

Hal ini berdasarkan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui surat kepada Pemkab, Selasa,, yang ditandatangani Pejabat Kepala Desa Ongko, Syafaruddin. Kepada Suara NTB, saat ditemui di Sumbawa, Syafaruddin yang juga didampingi Penjabat Kades desa Jotang, Drs. Aman, Ketua P3A Semangi Tekad Makmur Ongko, Saharuddin, dan Tokoh Pemuda Empang, Irwan Parera, menyebutkan Daerah Irigasi (DI) Semangi wilayah Orang Latar, salurannya irigasinya sepanjang 2000 meter sudah tertutup oleh sedimentasi. Sehingga tidak dapat mengairi sawah dengan luas seluruh 1.232 hektare. Sedangkan luas potensialnya sebanyak 851 hektare.

Kemudian, Cek dam Kaswang beserta jaringannya tertimbun oleh sedimentasi sehingga tidak dapat mengairi sawah seluas 100 hektare. Begitu pula Cek dam Juruwangi tertimbun oleh sedimentasi sehingga tidak dapat mengairi sawah seluas 200 hektare. Serta Cek dam Sabulanta tertimbun oleh sedimentasi sehingga tidak mengairi sawah seluas 150 ha.

Dari kondisi yang ada, lanjut Syafaruddin, masyarakat memohon bantuan alat berat Exavator untuk menyelesaikan masalah yang ada di wilayah Desa Ongko Kecamatan Empang. Sebab apabila hal ini tidak ditangani, maka sawah yang ada di wilayah Orong Latar Daerah Irigasi Semangi, di wilayah Kaswang, di Wilayah Juruwangi maupun Sabulanta Desa Ongko dipastikan tahun ini gagal tanam.

“Makanya kami bersurat ke Bapak Bupati, tembusan ke Kepala BWS NT I di Mataram, Dinas PUPR Sumbawa dan instansi terkait lainnya. Agar masalah kami dapat menjadi perhatian,” terang Syafaruddin.

Syafaruddin juga tak menampik kondisi ini diperparah oleh hutan dan bukit di sepanjang saluran irigasi yang telah gundul. Sehingga setiap kali hujan membawa lumpur yang menambah parah tingkat sedimentasi.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, H. Rosihan, ST., M.T yang dikonfirmasi, belum memastikan surat tersebut masuk atau belum. Karena hingga sore hari ia melakukan pertemuan di Kantor DPRD Sumbawa. Nantinya setelah melihat laporan dimaksud, tetap akan ditindaklanjuti. “Suratnya mungkin sudah masuk. Tapi tadi pagi saya belum melihat laporan itu, sebelum saya ke DPRD. Nanti akan saya cek dan tindaklanjuti lebih lanjut,” sebutnya.

Memang diakuinya, alat berat dan operator tersedia. Namun biaya operasional, seperti penanganan di beberapa lokasi sebelumnya ditanggung oleh BPBD. Sehingga hal inipun juga akan coba dikoordinasikan dengan BPBD. “Alat dan operator ada. Tapi untuk operasionalnya coba hubungi BPBD. Apakah bisa digunakan dana bencana. Karena saat kita ke Tarano, yang mengurus operasional adalah BPBD,” jelasnya. (arn/ind)