Musim Tanam, Awasi Penyaluran Pupuk Agar Tepat Sasaran

Ilustrasi Pupuk (suarantb.com/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Mohamad Ansori, meminta Pemkab Sumbawa melalui dinas teknis terkait lebih intensif mengawasi distribusi pupuk bersubsidi. Agar tepat sasaran dan smapai ke petani sesuai Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sekaligus, memastikan harganya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) agar tidak dipermainkan.

“Tugas Pemkab mengawasi disribusi pupuk lancar dan tepat sasaran. Dan memastikan hargnya sesuai HET. Terutama yang masuk RDKK jangan sampai tidak dapat. Jatahnya petani perhektar berapa jangan sampai terkatung katung agar petani tidak bingung. Jangan hanya mengandalkan distributor dan pengecer. Dinas teknis mesti mengawalnya,” kata Ansori kepada Suara NTB, Senin, 13 Januari 2020.

Baca juga:  Polda NTB Usut Dugaan Penyimpangan Pupuk Subsidi

Menurut Ansori, hal ini mesti diingatkan, karena jangan sampai muncul masalah baru di lapangan, pemerintah baru turun. Apalagi dengan keterbatasan kuota pupuk yang diberikan pemerintah. Hal ini juga mesti disosialisasikan kepada petani oleh Dinas Pertanian dan jajarannya hingga ke struktur yang bawah. Harus jelas, berapa jatah petani per hektarnya sesuai RDKK.

Baca juga:  Polda NTB Usut Dugaan Penyimpangan Pupuk Subsidi

“Kalau petani bingung, tidak tahu harus mendapatkan pupuk dimana, maka bisa bisa petani kita terjebak minjam ke rentenir. Apapun bisa dilakukan petani, ketimbang tidak bisa tanam padi,”cetus Politisi santun Partai Gerindra Sumbawa ini.

Baca juga:  Polda NTB Usut Dugaan Penyimpangan Pupuk Subsidi

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pupuk non subsidi. Untuk menambal kekurangan dari pupuk bersubsidi. Tentu dengan harga yang jelas, agar tidak mudah dipermainkan di tingkat petani. (arn)