Beranda Headline Reklamasi Pantai di Pidang Diduga Ilegal

Reklamasi Pantai di Pidang Diduga Ilegal

Ilustrasi Reklamasi (Sumber Foto: Pxhere)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Reklamasi pantai di Dusun Kunil dan Bukit Tinggi, Desa Pidang, Kecamatan Tarano diduga ilegal. Aktivitas tersebut tidak diketahui secara jelas apakah sudah mengantongi izin atau belum. Saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa juga sudah bersurat ke pemerintah provinsi (pemprov) terkait aktivitas dimaksud.

Kepala DKP Kabupaten Sumbawa, Ir. Dirmawan mengakui, sudah mengetahui adanya aktivitas reklamasi di wilayah setempat. Nantinya akan ada tim yang turun untuk melakukan pengecekan.  Hal ini juga sudah dilaporkan ke pemerintah provinsi. Karena kewenangannya ada di provinsi.

“Sudah (diketahui red).  Kita kan nanti ada tim yang turun. Kita sudah laporkan ini ke provinsi. Karena ini kan menjadi ranah dan kewenangan provinsi. Kalau kewenangan kita kanya saya kira hari ini kita tindak. Nanti kan provinsi yang punya kewenangan. Nanti dilihat,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan terkait aktivitas reklamasi di wilayah setempat.

Aktivitas reklamasi tersebut, sementara ini diduga tidak mengantongi izin. Untuk izin sendiri pengajuannya ke provinsi. Namun  pihaknya di kabupaten belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk penerbitan izin.

“Dia ke provinsi ngajukannya (izin red). Tapi kita ndak pernah mengeluarkan rekomendasi. Artinya kita tidak tahu dia ngajukannya. Tapi kita belum pernah mengeluarkan rekomendasi,” ungkap Dirmawan.

Terkait aktivitas reklamasi ini, kewenangan dari kabupaten tetap dilibatkan. Terutama yang berkaitan dengan penggunaan ruang. Peruntukan ruang itu untuk apa, dan apakah reklamasi itu cocok dilakukan sesuai dengan ruangnya. Hanya saja pihaknya tidak mengetahui peruntukan reklamasi dimaksud.

Kan kita dilibatkan, terutama berkaitan dengan penggunaan ruangnya. Peruntukan ruang ini untuk apa. Kenapa dia reklamasi, cocok ndak dengan ruangnya. Ini sudah kita laporkan ke provinsi. Ada dua titik di sana. Kan dia gak pernah ngajukan peruntukannya untuk apa. Kecuali dia ngajukan ke kita, kita tahu peruntukannya untuk apa,” tandasnya. (ind)