APBD 2020 Ditetapkan, Banggar DPRD Sumbawa Beri Sejumlah Catatan

Juru bicara Banggar saat menyampaikan laporan di Rapat Paripurna penetapan RAPBD 2020. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbawa memberikan sejumlah masukan dan catatan kepada pemerintah daerah. Dalam rapat paripurna, penetapan RPABD tahun anggaran 2020, Kamis, 28 November 2019.

Melalui juru bicaranya, Faisal S.AP, Banggar menakankan pentingnya optimallisasi Pendapatan Asli Darah (PAD). Kemudian, terkait Pembangunan jalan kabupaten menuju Pulau Bungin, Banggar meminta agar dijadikan prioritas daerah. Mengingat Pulau Bungin terkenal sebagai Pulau terpadat di dunia. Sehingga dapat dijadikan sebagai destinasi wisata unggulan. Satpol-PP juga diminta untuk menertibkan pembangunan di atas drainase yang mengganggu. Contohnya di kerangka baja Bugis, Brang Biji dan beberapa tempat lainnya.

Selanjutnya, terkait Penerangan Jalan Umum, diminta agar penempatannya di lokasi yang stategis mengingat banyaknya potensi kejahatan kriminal yang terjadi di lokasi tersebut. Demikian pula di pusat keramaian dan Pemerintahan di Ibu Kota Kecamatan perlu dipasang sebagai wujud menghadirkan suasana aman dan kondusif serta mendorong percepatan pembangunan.

Selain itu, Banggar mendorong Dinas Pangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intens terkait pola pangan berbasis organik (kaya mutu dan kaya ragam) melalui program yang ada. Diantaranya Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Kolaborasi dengan Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga dan Akupresure (ASMANTOGA) dan penambahan demplot Pengembangan Pertanian Organik. Pemenuhan Pangan keluarga dan anak sebagai salah satu langkah pengurangan angka stunting yang merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi daerah dan bangsa ini, sehingga kolaborasi dengan Dinas lainnya dalam menangani stunting sangat urgen.

Terhadap Program APBD untuk mempersiapkan generasi muda melalui pelatihan kerja, Badan Anggaran meminta pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam melakukan pembekalan vocation skill untuk bekerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Desain implementasi pelatihan dapat melalui Digital maupun regular. Oleh karena itu keberadaan Loka Latihan Kerja perlu dimaksimalkan dengan menyediakan pelatihan dan sertifikasi serta insentif yang memadai. Dari data perusahaan yang telah berinvestasi di Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Baca juga:  BPK Telisik Indikasi Kebocoran Retribusi Sektor Pariwisata di NTB

Terkait Program APBD untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, miskin dan dan rentan miskin. Badan anggaran mendorong peningkatan produktifitas pertanian melalui pengawasan rantai distribusi pupuk bersubsidi, pengembangan perekonomian Desa melalui dana bantuan keuangan bersifat khusus ke Desa, Pengawasan Program Keluarga Harapan yang merupakan program unggulan Pemerintah Pusat diharapkan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. Demikian pula program pemberdayaan masyarakat seperti Pembiayaan Usaha mikro, Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif, Bantuan untuk Nelayan sehingga keluarga miskin di Kabupaten Sumbawa dapat meningkat kesejahteraannya.

Faisal juga menyoroti penanganan dampak bencana alam yang telah terjadi. Masih terdapat masyarakat penerima bantuan belum tuntas pembayarannya sehingga pembangunan Rumah Instan Sederhana (RISHA) pun terhambat. Sehingga diminta kepada dinas terkait untuk mengawal pencairan dana tersebut. Selanjutnya terhadap antisipasi ketidakpastian upaya menjaga stabilitas ekonomi, keamanan dan politik perlu diperkuat, mitigasi resiko bencana, pelestarian lingkungan dan pengembangan Ekologi berbasis Teknologi dan ramah lingkungan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan sekarang tanpa perlu mengorbankan pemenuhan generasi masa depan.

Oleh karena itu, kerisauan atas kerusakan hutan akibat perambahan perlu segera dilakukan revitalisasi strategi pelestarian lingkungan. Kemah Konservasi yang dilakukan tahun 2019 adalah kegiatan yang sangat baik untuk dilanjutkan, dievaluasi dan ditingkatkan anggarannya. Program satu pohon satu orang adalah langkah awal yang baik untuk kita lakukan bersama dengan seluruh komponen masyarakat. Musim Hujan kali ini hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menanam benih pohon di daerah sekitar.

Baca juga:  Jelang Akhir Tahun, Ratusan Proyek PL Belum Dieksekusi

Sehubungan dengan Sumbawa sebagai kantong pekerja migran, Badan Anggaran mengharapkan program DESMIGRATIF (Desa Migran Produktif) dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Terkait dengan keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), Badan Anggaran mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH di Kabupaten Sumbawa. Perawatan RTH yang sudah ada perlu dikontrol secara berkelanjutan. Fungsi RTH dan taman kota sangat penting sebagai penyedia udara kota yang bersih, wahana rekreasi masyarakat dan tempat untuk pendidikan.

Badan Anggaran meminta pada manajemen Rumah Sakit Umum Daerah agar memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat mengingat banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan di Apotek RSUD. Badan Anggaran mengharapkan agar Pemerintah Daerah menindaklanjuti program Zero Waste dengan mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan membudayakan semangat lihat sampah langsung ambil dan mengumpulkannya pada tempat yang telah disediakan. Bila hal tersebut terlaksana maka wajak daerah kita akan berubah menjadi lebih baik, bersih dan bebas sampah.

Sehubungan dengan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa, Badan Anggaran mengharapkan agar dilakukan pengoptimalan Aparatur Pengawasan Intrn Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah, penguatan kapasitas SDM perangkat desa dan pendamping serta penguatan monitoring dan evaluasi termasuk mendukung program penanganan stunting melalui dana desa. (arn)