Minyak Sumbawa Perlu Dikembangkan

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, H. Iskandar D, berpose bersama peserta di sela kegiatan FGD tentang obat bahan alam, di Sumbawa, Rabu,  27 November 2019. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Produksi minyak Sumbawa yang dilakukan selama ini masih dilakukan secara tradisional. Dalam artian, belum dilakukan serangkaian uji kemanfaatan secara komprehensif. Sehingga kedepan perlu dikembangkan.

Hal itu disampaikan Bupati yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec., Dev, saat membuka FGD tentang obat bahan alam, Rabu,  27 November 2019.  Kerja sama Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dengan Bappeda dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar.  FGD ini sangat relevan dengan tradisi masyarakat Sumbawa yang sudah turun temurun menggunakan obat bahan alam yang terdapat dalam minyak Sumbawa. Sebagai metode pengobatan yang berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit.

Namun, menurut Bupati, produksi minyak Sumbawa yang dilakukan selama ini masih dilakukan secara tradisional. Dalam artian belum dilakukan serangkaian uji kemanfaatan secara komprehensif seperti tahap pemilihan, tahap uji penyaringan biologik (efek farmakologi dan toksisitas akut), tahap penelitian farmakodinamik, tahap uji toksisitas lanjut (uji toksisitas sub akut, kronik dan berbagai uji toksisitas khusus), tahap pengembangan sediaan dan standarisasi, dan tahap pengujian klinis pada manusia.

Untuk itu, Bupati berharap kegiatan FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat terkait pengembangan minyak Sumbawa sebagai ikon obat bahan alam di Sumbawa yang cukup dikenal bahkan oleh masyarakat di luar sumbawa.

Sebelumnya, Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Sumbawa Besar, Richard Saut Bangun Sinaga, menyampaikan para pelaku UMKM, termasuk para pembuat minyak Sumbawa sangat berkontribusi dalam perkembangan perekonomian Sumbawa.

Mengingat saat ini 80 persen perekonomian Sumbawa ditopang oleh aktivitas ekonomi para pelaku UMKM. Apalagi Saat ini telah terealisasi penurunan pajak penghasilan (PPh) bagi para pelaku UMKM sebesar 0,5 persen. Karena itu, diharapkan semua pihak dapat meningkatkan sinergi untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Sumbawa. (arn)