UMK Sumbawa Diusulkan Rp2,2 juta

Kepala Disnakertrans Sumbawa,  H. Muhammad Ikhsan Safitri (Suara NTB/ind)

Advertisement

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp2.200.000 untuk tahun 2020 mendatang. Jumlah ini mengalami kenaikan 8 persen dibandingkan UMK tahun 2019 yakni sebesar Rp2.028.950.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan Safitri, M.Si membenarkan hal  tersebut. Usulan UMK ini sebelumnya  sudah dibahas oleh dewan pengupahan yang diketuai Asisten I pada 8 November lalu. Dari pertemuan yang dilakukan, dirumuskan kenaikan sebesar 8 persen.

“Berdasaran aturan UMK ditetapkan setelah ada UMP. UMP itu sudah ditetapkan Rp2.138.883. Berdasarkan itu kita rapat dengan dewan pengupahan yang diketuai oleh Pak Asisten I dan kita sudah formulasikan. Memang kenaikan yang disimulasi oleh provinsi 8,51 persen dari UMK yang ada. UMK yang berlaku 2019 ini kan Rp2.028.950. Kita tidak pakai 8,51 tapi 8 persen saja. Sehingga kita menghasilkan UMK Rp2.200.000,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini pihaknya sudah menyiapkan draf usulan untuk disampaikan kepada bupati. Selanjutnya usulan disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai UMK tahun 2020 mendatang. “Kita sedang naikkan ke Pak Bupati untuk beliau mengusulkan kepada Pak Gubernur penetapannya,” terangnya.

Pihaknya meyakini tidak ada masalah dalam usulan ini. Karena semangat dari dewan pengupahan menentukan jumlah yang diusulkan dengan mempertimbangkan kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja.

“Kami yakin itu tidak ada masalah. Karena memang semangatnya ketika kita dewan pengupahan merusmuskan itu, adalah mempertemukan titik moderat antara kepentingan pengusaha dan juga kepentingan pekerja,” jelas H. Ikhsan.

Terkait UMK, lanjutnya, bukanlah masalah nominal yang ditetapkan setiap tahun. Tetapi yang paling krusial yakni komitmen semua pihak terutama perusahaan untuk taat asaz terhadap UMK yang ditetapkan. Karena dari pengamatan yang dilakukan, masih banyak perusahaan yang tidak mengimplementasikan sesuai jumlah yang ditentukan.

“Makanya Pemda mengimbau kepada pengusaha agar punya komitmen yang kuat mentaati kebijakan UMK ini. Kalau ini bisa dilakukan, maka kemudian pegawai atau karyawan akan menunjukkan kinerja yang baik. Kalau karyawan menunjukkan kinerja yang baik kan tingkat produktifitasnya juga bagus. Perusahaan itu juga akan sehat dan lain sebagainya. Jadi harus kita pandang bahwa tenaga kerja atau pekerja itu adalah bagian penting dari eksistensi dan keberhasilan serta kesuksesan itu sendiri,” tandasnya. (ind)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.