Dari Komunitas Sabisa dan Saber Sampah Menuju Sumbawa ‘’Zero Waste’’

Wirawan, Varian Bintoro, Syawaludin, Aryan Perdana Putra (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Penanganan sampah menjadi Pekerjan Rumah (PR) paling berat yang harus dilakukan setiap waktu. Dikatakan, DLH Sumbawa khususnya UPT Persampahan tidak ada hari liburnya.

‘’Ketika libur setiap pekan dan hari raya, pasukan kuning tetap bekerja menyelesaikan semua persoalan-persoalan sampah di lingkungan kita,’’ ujar Kasi Kajian Lingkungan Bidang Penataan DLH Sumbawa, Aryan Perdana Putra.

Ia menjelaskan bahwa Pemda Sumbawa, saat ini sedang fokus terhadap dua aspek tata kelola sampah. Pertama adalah pengurangan sampah. Dan kedua adalah penanganan sampah.

Sumbawa merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di NTB. Di sisi yang lain, masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki khususnya kendaraan untuk mengangkut sampah.

Aryan menyebutkan, Pemda Sumbawa sudah mengoperasikan dua TPA. Yakni TPA Raberas di Kecamatan Moyo Utara dan TPA Lekong di Kecamatan  Alas Barat. Keberadaan TPA Raberas untuk mencover wilayah barat Kabupaten Sumbawa mulai dari Ree, Utan, Buer, Alas dan Alas Barat. Meskipun sampai hari ini TPA tersebut merupakan TPA pendamping dengan luas 6 hektare. Sedangkan TPA Raberas luasnya hampir 7 hektare.

Pemda Sumbawa, kata Aryan berencana mengembangkan empat TPA. Di wilayah timur, selatan, barat dan utara masing-masing satu TPA. Khusus untuk TPA di wilayah Sumbawa bagian selatan, pihaknya akan mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagai TPA. Pemprov membuka peluang untuk menggunakan kawasan hutan sebagai TPA.

‘’Mungkin itu akan kita tempuh  di wilayah selatan,’’ katanya.

Ia menyebut, DLH memiliki 12 unit armada kendaraan pengangkut sampah. Untuk mengakomodir pengangkutan sampah di wilayah Kota Sumbawa Besar, ditambah enam unit armada khusus mencakup wilayah kecamatan khususnya pasar.

‘’Mulai dari Pasar Utan sampai Alas. Karena fokus kerja teman-teman UPT Persampahan lebih banyak ke daerah ibukota. Meng-cover tiga kecamatan utama, yakni Sumbawa, Labuhan Badas dan Unter Iwes,’’ katanya.

Untuk Kecamatan Moyo Hilir yang awalnya DLH Sumbawa masuk, tetapi masyarakat setempat sepakat menangani sendiri. DLH Sumbawa kemudian memfasilitasi. Karena setiap desa di sana memiliki angkutan pengangkut sampah sendiri. Sehingga, DLH Sumbawa tinggal menyiapkan tempat pembuangan sampah saja.

Untuk kendaraan roda tiga pengangkut sampah, lanjut Aryan, sudah tersebar di beberapa wilayah. Khusus pengadaan oleh Pemda, sebanyak  28 kendaraan roda tiga. Ada juga tambahan dari pengadaan masing-masing desa yang menggunakan intervensi dana desa untuk penanganan sampah.

‘’Khusus untuk wilayah yang belum tertangani, itulah yang masih kelihatan berserakan di pinggir jalan. Makanya, strategi yang lebih cepat akan kita lakukan menghadapi 2020, penanganan sampah optimal 100 persen di Kabupaten Sumbawa kita mengaktifkan empat TPA ini. Menghindari semua ceceran sampah yang tersebar di sembarang tempat,’’ katanya.

Untuk penanganan sampah, DLH Sumbawa juga sudah membentuk Tim Sapu Bersih (Saber) Sampah. Tugasnya semua membersihkan semua sampah yang ada di pinggir jalan. Namun, ia mengaku terkalahkan oleh oknum-oknum masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. ‘’Tapi tidak membuat patah semangat teman-teman kita untuk menjadikan Sumbawa bersih,’’ ucapnya.

Aryan menambahkan, beberapa program pengurangan sampah yang sudah berjalan saat ini. Ia menyebut bank sampah menjadi pilar utama. Sampai saat ini, pihaknya sudah memfasilitasi pembentukan 24 bank sampah di beberapa desa. Begitu juga bantuan dari Pemprov NTB untuk bank sampah juga disalurkan.

Aryan mengatakan, pihaknya memberanikan diri membangun lima bank sampah induk (BSI) di empat lokasi. Pertama di Kecamatan Sumbawa, Utan, Maronge dan Empang. Di Empang, desa sudah membeli lahan untuk tempat pembuangan sampah. Pihaknya akan mensupport dengan kendaraan roda tiga dan pembentukan bank sampah.

‘’Mudah-mudahan lima bank sampah induk akan mengcover semua wilayah. Karena luas wilayah kita yang sangat luas. Kemudian transportasi membutuhkan waktu panjang kalau semua dibawa ke Sumbawa Besar. Termasuk tambahan satu bank sampah induk di Universitas Teknologi Sumbawa,’’ ujarnya.

Selain itu, DLH Sumbawa juga memberdayakan komunitas masyarakat yang peduli lingkungan. Seperti membentuk komunitas Sumbawa Bersih Sampah (Sabisa). Sabisa merupakan kumpulan komunitas masyarakat peduli lingkungan, pecinta alam, kelompok sadar wisata dan lainnya. Ketika ada kegiatan berkaitan dengan zero waste, dilakukan koordinasi bersama-sama agar kegiatan sektor persampahan ini gaungnya menjadi lebih besar.

Di samping itu, dari aspek penanganan sampah, Pemda Sumbawa sudah menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). DLH Sumbawa sudah menyerahkannya ke Dinas LHK NTB dan Kementerian LHK.

‘’Karena proyeksi kebutuhan (fasilitas) sampai 2025, berkaitan dengan sampah lumayan tinggi. Hitung-hitungan kami, selisihnya yang tidak bisa ter-cover di Sumbawa. Di mana posisinya, kebutuhan seberapa banyak sampai kemampuan fasilitas itu meng-cover penananganan sampahnya,’’ pungkasnya.

Mulai Serius

 

Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera, Syawaludin mengatakan isu tentang NTB Bebas Sampah atau Sumbawa Bebas Sampah merupakan langkah yang baik. Artinya, kita memulainya dengan sangat antusias.

Syawal menyebutkan, Indonesia baru serius mengelola sampah sekitar 11 tahun lalu. Apabila dibandingkan dengan negara-negara yang selalu menjadi contoh, memang sudah agak jauh. Mereka sudah ratusan tahun sudah memulai mengelola sampah. Seperti Singapura yang sudah memulai sejak  20-30 tahun yang lalu. “Kita, jauh dari hitungan, mereka sudah menginisiasinya,” katanya.

Ia menjelaskan, Indonesia baru mulai serius mengelola sampah pada  2008, sejak lahirnya UU No. 18 Tahun 2008. Itupun masih dibicarakan di tingkat pusat. Sementara di daerah masih belum banyak dibicarakan.

Baca juga:  Wujudkan Zero Waste; Siapkan Fasilitas Pendukung hingga Belajar ke Swedia

‘’Di NTB, kita baru mulai. Kemudian dengan segala dinamikanya mulai kita bicarakan. Iklan radio sudah mulai membicarakan zero waste. Kalau melihat peradaban suatu bangsa, maka lihatlah apa yang dibicarakan. Makanya, saya sangat bersyukur, NTB sudah mulai melakukan itu,’’ ungkapnya.

Menurut Syawal, perlu konsistensi dan keberlanjutan dalam gerakan zero waste dengan bersinergi atau kerja berjemaah antara provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Syawal, ada permasalahan utama yang harus dibicarakan terlebih dulu sebelum membicarakan masalah anggaran penanganan sampah.

Pertama, masalah kesadaran. Sebaik apapun sistem yang dimiliki atau sebanyak apapun anggaran yang dimiliki. Atau sebanyak apapun infrastruktur dibangun, tidak akan punya efek atau dampak apabila tidak dibangun kesadaran masyarakat.

‘’Alat dan mesin terbaik untuk menyelesaikan persoalan sampah ini adalah kesadaran. Oleh karena itu, sebaiknya memang provinsi dan kabupaten mulai serius berpikir, berinvestasi untuk membangun kesadaran ini,’’ ujarnya.

Kedua dari sisi regulasi. Apakah regulasi mengenai pengelolaan sampah sudah ada di seluruh kabupaten/kota.  Di tingkat provinsi,  NTB sudah mempunyai  Perda No. 5 Tahun 2019. Di  Kabupaten/Kota ada beberapa di antaranya sudah memiliki Perda tentang pengelolaan sampah.

‘’Regulasi kita bukan tidak ada. Tapi masih kurang diturunkan ke kabupaten/kota dan penerapannya. Sejauh mana DPMPD Provinsi dan kabupaten menekankan Perdes tentang pengelolaan sampah. Kalau desa dan kelurahan sudah melakukan itu. Bisa ada kekuatan,” kata Syawal.

Ketiga, kata Syawal, baru berpikir soal infrastruktur. Namun ia sering melihat kesalahan soal investasi pengadaan infrastruktur persampahan yang hanya berorientasi pada fisik. Alat-alat seperti bak sampah yang dibeli dengan harga mahal, tidak dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat membuang sampah. Malah, sampah dibuang di dekat bak sampah.

“Saya sering mengibaratkan itu bak sampah yang dibuang di tempat sampah. Bukan sampah yang dibuang di tempat sampah. Orang sering mengatakan, kalau kita buang di pinggirnya, nanti ada petugas yang akan mengangkatnya. Ini sangat fatal,’’ katanya.

Keempat, mengenai anggaran. Menurut Syawal, persoalan anggaran menjadi hal yang penting. Hal ini berkaitan dengan komitmen pimpinan daerah. Kalau memiliki selera dan cita rasa soal penanganan sampah, maka akan terlihat dari komitmennya dalam mengalokasikan anggaran penanganan sampah.

Jika pimpinan daerah punya selera dan cita rasa soal penanganan persampahan. Kalaupun anggaran daerah terbatas, tetapi dengan leadershipnya akan mampu mencarikan sumber-sumber pendanaan untuk penanganan sampah, dari tidak ada menjadi ada.

Syawal menuturkan, sudah ada kesepakatan bahwa sampah harus selesai di sumbernya, yakni rumah tangga. Sehingga,  NTB Zero Waste adalah bagaimana mengajak masyarakat melihat sampah bukan masalah tapi sumber daya.

‘’Ini baru 11 tahun kita bicarakan. Kemarin saya diajak ke Denmark oleh Kementerian. Daerahnya sangat bersih, ndak ada sampah. Karena masyarakat sudah sadar, masyarakat sudah bayar mahal,’’ tuturnya.

Syawal menyebutkan, setiap rumah tangga di Denmark membayar 1.000 euro per tahun. Apabila dihitung menggunakan kurs rupiah, maka sekitar Rp16 juta yang dikeluarkan masyarakat per tahun. Sementara di NTB, iuran pembuangan sampah naik menjadi Rp50 ribu saja, ributnya bisa sampai sebulan. ‘’Tapi kita mau bersih. Di satu sisi kita belum banyak memberikan anggaran untuk DLH,’’ katanya.

Syawal menyebutkan tiga paradigma dalam mengelola sampah. Pertama zero waste, yakni paradigma yang menekankan penanganan sampah dengan membangun kesadaran dan karakter masyarakat. Untuk membangun kesadaran masyarakat memang pekerjaan yang berat, tetapi bukan berarti tidak mungkin.

Kedua, mengelola sampah dengan pendekatan ekonomi. Pendekatan ini hampir sama dengan kumpul, angkut dan buang. Tetapi dengan menggunakan  teknologi tinggi. Paradigma pengelolaan sampah dengan cara ini memang berbiaya tinggi. Syawal memberikan contoh, untuk membangun satu Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang menghasilkan listrik 1,5 juta MW setahun. Biayanya hampir 100 juta euro setahun.

‘’Sekarang kita di NTB baru menganggarkan Rp31 miliar. Apakah cukup itu? Pendekatan teknologi ini mahal. Pendekatan mengubah kesadaran ini juga mahal,’’ ucapnya.

Terakhir adalah pengelolaan sampah dengan paradigma sirkular ekonomi. Dengan adanya semangat zero waste, sampah didaur ulang lagi. Dimana, bank sampah merupakan salah satu perangkatnya. Target penanganan sampah sebesar 70 persen, artinya ada penanganan sampah  dengan pola kumpul, pilah dan olah.

Hal inilah yang dilakukan Bank Sampah Bintang Sejahtera dengan mengajak masyarakat memilah sampah kemudian menjual pada tempatnya. Syawal menuturkan, pihaknya berkeliling ke desa-desa yang ada di Kabupaten Sumbawa melakukan pelatihan untuk mengajak masyarakat memilah sampah kemudian menjual pada tempatnya.

Syawal mengatakan, potensi sampah di NTB sangat besar. Apabila seluruh rumah tangga memilah sampah plastik dan menjualnya ke bank sampah, nilainya mencapai Rp692 miliar setahun. Itu belum termasuk sampah potensi sampah anorganik.

‘’Lewat bank sampah ini kami ajak masyarakat pilah sampah dari rumah, baik sampah organik maupun anorganik. Kalau sampah organik dimasukkan ke dalam lubang tanah. Maka tanah akan jadi subur. Kalau sampah anorganik kita bawa ke industri daur ulang,’’ katanya.

Syawal menambahkan, banyak cara mulai dilakukan untuk memberikan semangat kepada masyarakat untuk memilah sampah. Sekarang, sampah dapat digunakan untuk membayar ongkos naik haji. Artinya, masyarakat dapat menabung untuk biaya haji dengan sampah.

Baca juga:  Butuh Sinkronisasi Program dan Sosialisasi Berbasis Komunitas

‘’Kalau di bank sampah menabung untuk haji. Cukup bawa 5 kg sehari. Kalau sudah sampai harganya Rp2,6 juta seharga 3,6 gram emas. Sekarang ada program nabung mahar dengan sampah, tabungan pendidikan dan lainnya,’’ terang Syawal.

Susun Perbup

 

Kadis PMD Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos, M.Si menyebut, pihaknya sudah membuat draf Perbup mengenai penyusunan pedoman Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020. Semua yang menjadi MoU Gubernur dan Bupati se NTB baik zero waste maupun revitalisasi posyandu sampai dengan hari ini sudah dirincikan, yang nanti menjadi arahan maupun juga acuan desa dalam menyusun APBDes.

“Khusus mengenai zero waste sudah kami rangkum di dalam Pergub ini tentang penyediaan roda tiga bagi desa yang belum mendapat bantuan atau belum memiliki roda tiga. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas LH Kabupaten Sumbawa itu kami katakan wajib membeli roda tiga walaupun tidak sama jumlah pembelian tergantung kebutuhan di desanya. Paling tidak desa diberikan peluang penanganan sampah memerlukan roda tiga silakan beli roda tiga,’’katanya.

Termasuk juga dukungan pengelolaan sampah melalui bank sampah. Diharapkan agar semua desa di Sumbawa bisa membentuk bank sampah termasuk dukungan dari BUMdes dan sebagainya.

‘’Yang lebih detail lagi untuk membantu desa adalah mengenai berapa anggaran yang disiapkan oleh desa. Karena bersandar pada harga pembelian barang dan jasa kabupaten. Sehingga harga roda tiga harus sama semuanya. Ini yang belum kami detailkan untuk penyusuna RAPBDes untuk desa di 2020,’’ ujarnya.

Dikatakan lebih lanjut, pihaknya sangat optimis pelaksanaan zero waste di Sumbawa bisa berhasil. Hal demikian mengingat zero waste  bukanlah hal baru di Sumbawa, konsepnya sudah lama ada. Hanya saja memang belum berkelanjutan.

‘’Itu embrionya sudah ada, tinggal sinergitasnya karena di Sumbawa yakin kami masih bisa kumpulkan lagi kelompok-kelompok itu. Desa ini memang banyak duit kalau kita berbicara nominal, tapi desa itu bisa jadi bingung kalau tidak mengarahkannya dengan baik,’’ tutupnya.

Harus Direncanakan dengan Baik

NTB Zero Waste menjadi salah satu program prioritas Pemprov NTB dengan target 70 persen pengelolaan dan 30 persen pengurangan sampah di tahun 2023 nanti. Untuk mewujudkan hal tersebut, semua elemen masyarakat harus terlibat dan mengambil peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah. Kabupaten dan kota juga diharapkan mengambil bagian untuk mewujudkan salah satu dari program NTB Gemilang ini. Tidak terkecuali bagi Kabupaten Sumbawa.

Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa, Wirawan, S.Si, MT, meminta agar Kabupaten Sumbawa segera membuat rencana detail tentang pelaksanaan Sumbawa Zero Waste. Karena setiap rupiah yang dikeluarkan untuk program ini harus memberikan dampak bagi masyarakat dan  hasilnya harus terukur.

‘’Sehingga yang perlu dirumuskan adalah kapan kita mau menuju zero waste itu? Ketika kita sepakat mengenai kapan maka kita akan bicara mengenai tahapan demi tahapan dan kita akan berbuat apa dan seterusnya. Semua itu mempunyai indikatornya masing-masing. Indikator outcomes-nya kemudian itu akan membutuhkan input berapa,’’ jelas Wirawan.

Menurutnya, semua itu akan terkompilasi dalam sebuah produk perencanaan yang akan menjadi acuan bersama untuk menyusun kebijakan anggaran, mengalokasikan rupiah demi rupiah untuk tercapainya tujuan yang mulia ini. Tentunya ketika semua tahapan sudah diperjelas, baru semua pihak bisa berbicara mengenai konten kebijakan.

“Apa sih yang akan diisi di dalam kebijakan perencanaan itu sehingga bisa menghasilkan katakanlah hasil yang baik,’’ jelasnya.

Hasil yang baik mempunyai dua indikator. Pertama ialah harus berkualitas dan berkelanjutan. Bisa saja kita miliki anggaran sedemikian rupa dan kelihatan hasilnya tahun depan berhasil. Akan tetapi setahun kemudian tidak lagi berhasil. Hal seperti ini tidak diharapkan.

Lebih jauh Wirawan menyebut, ada tiga hal yang harus diperhatikan agar kebijakan zero waste ini bisa tercapai. Pertama ialah dari sisi kultur. Aspek kultur meliputi cara berpikir dan cara bertindak masyarakat. Artinya para pembuat kebijakan “bermain” di hulu. Sebab, produsen sampah bukan siapa-siapa, melainkan masyarakat sendiri.

“Maka didiklah masyarakatnya agar bisa menggunakan akal dan perasaan sedalam-dalamnya. Maka pendidikan untuk menghasilkan mindset untuk tidak menghasilkan sampah yang  banyak adalah sesuatu keharusan dan itu harus jelas rencana kita,” ungkapnya.

Aspek kedua ialah dari segi struktur. Struktur ini akan berbicara dari segi regulasi, pola-pola yang akan dilakukan. Pendeknya, struktur itu menggambarkan bagaimana kita nantinya akan menggambarkan kasus yang kita hadapi. Koordinasi antar institusi perlu dilakukan karena masalah sampah ini tidak bisa didekati sendiri, melainkan dengan menggunakan pendekatan multisektoral.

‘’Maka kita harus koordinasi, terintegrasi, dan tersinkron program kita. Itu yang saya katakan dengan case,’’ sambungnya.

Barulah ketiga yakni infrastuktur. Menurutnya ketiga aspek ini jangan dilompat. Bicara infrastuktur, tetapi alokasi anggaran untuk meningkatkan kesadaran masyarkat dibatasi dan itu tidak menjamin keberlanjutamn program menuju Kabupaten Sumbawa zero waste.

 

‘’Intinya kami dari BPKAD menunggu itu, sehingga kami bisa hitung berapa anggaran yang bisa kita support untuk kegiatan ini. Kami di BPKAD pada tahun anggaran 2020 tidak ada lagi pengadaan katakanlah konsumsi yang ada plastiknya, itu sudah jelas dalam APBD tidak kita masukkan,’’ sambungnya. (dys/nas)