Butuh Sinkronisasi Program dan Sosialisasi Berbasis Komunitas

M. Novian Althurrizal - Evi Supiati - Agus Hidayatullah (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Untuk menyukseskan program NTB Zero Waste yang diusung Pemprov NTB saat ini, sinkronisasi disebut menjadi kunci utamanya. Hal tersebut menyangkut efektivitas dan intervensi yang dapat dilakuan pada program-program di masing-masing OPD, baik lingkup Pemerintah Provinsi maupun pemda kabupaten/kota.

‘’Kalau di provinsi kita sudah kumpulkan semua program-program ini di tahun 2019 yang terkait dengan zero waste,’’ ujar Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur, Bappeda NTB, H. Agus Hidayatullah, Kamis, 7 November 2019. Bentuk intervensi itu, salah satunya adalah pengalokasian anggaran khusus untuk menunjang program zero waste.

Diterangkan Agus bahwa untuk tahun 2019 Bappeda NTB telah menyiapkan anggaran sebesar Rp198 miliar yang langsung diberikan kepada masing-masing OPD yang memiliki program khusus terkait zero waste. Untuk tahun 2020 jumlah anggaran tersebut diakui akan menurun menjadi Rp54,8 miliar.

Besaran anggaran sendiri telah disesuaikan dangan asas pengangggaran yang diatur oleh pemerintah pusat. Di mana bentuk intervensi dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota adalah pada penyediaan anggaran.

‘’Kalau misalnya ada program unggulan kabupaten/kota yang memerlukan intervensi dari Pemerintah Provinsi, ya kita masukan dalam agenda. Tahun ini sudah selesai pengganggaran dan yang kita serahkan adalah Rp54,8 miliar,’’ ujar Agus.

Diterangkannya, untuk menyukseskan program NTB Zero Waste maka kerjasama antara OPD dan pemerintah baik provinsi maupun daerah diharapkan memiliki sinergi. Hal itu mengingat beberapa kendala yang sering terjadi karena belum adanya arah penyelenggaraan program yang sama.

‘’Banyak sekali kegiatan di berbagai OPD terkait zero waste. Kampanye tentang pengurangan sampah, pemilahan sampah, dan pengolahan sampah,’’ ujar Agus. Untuk itu, sosialisasi harusnya dapat diberikan melalui kewenangan di masing-masing OPD tersebut untuk bersama-sama mengajak perubahan perilaku, mulai dari anggota dan pegawai pemerintahan sendiri.

Dengan begitu target Pemprov NTB untuk mewujudkan zero waste pada 2023 diharapkan dapat tercapai. Di mana pengurangan sampah ditargetkan sebesar 30% sedangkan penanganan sampah sebesar 70%.

Berbasis Komunitas

 

Untuk mencapai target Pemprov NTB (zero waste) tersebut, kesadaran tentang pentingnya pemilahan sampah dari rumah sendiri dinilai harus terus dilakukan. Dengan begitu penanganan sampah yang memiliki persentase lebih besar dapat dilakuan dari unit terkecil, yaitu rumah tangga.

Kecamatan Unter Iwes, Sumbawa, dapat dijadikan contoh untuk penanganan sampah dari rumah tersebut. Pasalnya, beberapa metode sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan mulai berhasil menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan.

Baca juga:  Tegakkan Denda dan Pidana Buang Sampah Sembarangan

Camat Unter Iwes, Evi Supiati, S.STP, M.Si, menerangkan pihaknya selama ini kerap menyalurkan edukasi pemilahan sampah terutama melalui komunitas, khususnya kelompok ibu-ibu. ‘’Edukasi yang kami berikan kami masuk dalam komunitas ibu-ibu seperti arisan, pengajian, ngobrol santai itu sambil memberikan pengertian atau masukan bagaimana kita memilah sampah dan membawa produk yang sudah diolah dari berbagai sampah plastik yang banyak kita temukan,’’ ujarnya.

Melalui sosialisasi kepada kelompok ibu-ibu tersebut, diterangkan Evi saat ini di delapan desa yang berada di Kecamatan Unter Iwes telah memiliki komunitas peduli sampah. Dicontohkannya seperti di Desa Jorok, di mana komunitas tersebut secara aktif terdiri dari siswa-siswa SMA yang setiap harinya turun memungut sampah dan langsung dijadikan ecobrick.

‘’Ini baru terbentuk dalam satu bulan ini, mereka langsung bergerak. Ini sangat kami apresiasi sekali,’’ ujar Evi. Keterlibatan siswa sekolah sendiri memang telah dimulai bahkan sejak tingkat Sekolah Dasar.

“Kami berkomitmen dengan para guru bahwa setiap sekolah wajib mengumpulkan sampah botol, bungkusan plastik, dan kertas setiap hari Sabtu,” sambungnya.

Sampah-sampah yang dikumpulkan para siswa tersebut terutama adalah sampah domestik dari rumah masing-masing.

‘’Seperti di SDN Nijang dalam setiap kegiatan seperti ujian dan penerimaan rapor mereka wajib membawa botol yang sudah dijadikan ecobrik. Itu sudah hampir setahun sampai hari ini,’’ ujar Evi.

Diakuinya, langkah tersebut perlu diambil mengingat tidak semua desa di Kecamatan Unter Iwes memiliki ataupun dilalui oleh kendaraan pengangkut sampah. Dengan menyosialisasikan pemilahan sampah dari rumah dan pengetahuan adanya potensi ekonomi, diharapkan tidak terjadi penumpukan sampah di desa yang tidak memiliki jalur pengangkutan sampah tersebut.

Di Sumbawa sudah ada beberapa kelompok yang bisa mengolah itu menjadi barang, dan bisa dijual. Walaupun dalam skala kecil, laku di sana dijual secara online. Kita masih melakukan pembinaan, termasuk di sekolah-sekolah.

Untuk menyukseskan pengelolaan sampah di Unter Iwes, Evi juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Diantaranya dengan bank sampah tertentu yang telah berhasil melakukan pengolahan sampah menjadi sesuatu yang bernilai eknomois. ‘’Kami belajar membuat dompet, dan berbagai jenis kerajinan,’’ ujarnya.

Hasil kerajinan tersebut kemudian dipasarkan. Diakui Evi, walaupun masih dalam tahap produksi skala kecil, berbagai hasil kerajinan berbahan sampah tersebut cukup laku jika dijual secara daring. Selain itu, dijalin juga kerjasama dengan beberapa pihak untuk memaksimalkan sosialisasi ke masyarakat.

Baca juga:  Dukung NTB ‘’Zero Waste’’, Warga Cakranegara Kompak Bersihkan Bantaran Sungai

Evi mendorong agar seluruh penyediaan sarana-prasarana pengelolaan sampah dapat diakomodir melalui APBDes. ‘’Tahun depan kami memastikan komunitas peduli sampah atau bank sampahnya masuk (penganggaran) APBDes. Sarprasnya juga harus dibiayai oleh desa,’’ ujarnya.

Pemerintah Desa sendiri diharuskan membuat peraturan desa (Perdes) tentang lingkungan untuk mendorong perubahan perilaku dari tingkat rumah tangga. Evi sendiri menyebutkan bahwa pihaknya akan mengupayakan semaksimal mungkin sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa tersebut.

Sinkronisasi BUMDes

Senada dengan itu, Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat DPMPD Dukcapil NTB, L. M. Novian Althurrizal, menerangkan bahwa salah satu desain yang coba diterapkan untuk mendukung program NTB Zero Waste adalah mendorong desa melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah terkait pengelolaan sampah menjadi potensi ekonomi.

‘’Jadi anak-anak sekolah disampaikan Kepala Desa tidak boleh membawa uang ke sekolah,’’ ujar Novian, Kamis (7/11). Uang saku siswa diharapkan dapat diperoleh dari potensi sampah di rumah masing-masing. Dimana siswa diberikan kantong sampah untuk dibawa pulang kemudian ditukarkan kembali di sekolah untuk dibayar oleh pihak desa.

Diterangkan Novian, langkah tersebut sudah dimulai di salah satu desa di Lombok Timur. Untuk memaksimalkan desain penanganan sampah tersebut, maka penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa sendiri, dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), juga harus dilakukan.

Beberapa tahapan tengah dilakukan. Antara lain, sosialisasi dan supervisi kepada seluruh BUMDes di NTB. Diterangkan Novian, dari 995 yang ada di NTB, telah terbentuk 870 BUMDes. Dimana BUMDes aktif berjumlah 647 unit, kurang aktif 96 unit, dan tidak aktif 197 unit. ‘’Ini yang akan kami bangkitkan lagi untuk menyukseskan program zero waste tersebut,’’ ujarnya.

Selain itu, untuk tahun 2019 diberikan juga penguatan berupa modal masing-masing sebesar Rp100 juta kepada 100 desa yang disalurkan langsung kepada BUMDes. “Peruntukannya untuk pengadaan roda tiga untuk kegiatan angkut sampah,” ujar Novian. Desa yang menerima adalah desa-desa yang telah memiliki gambaran usaha yang jelas serta telah mendirikan bank sampah.

Salah satu kendala yang menjadi atensi adalah minimnya jumlah perusahaan yang akan mengakomodir sampah yang telah dipilah tersebut. Diterangkan Novial, hal tersebut perlu dipikirkan lebih lanjut oleh para pemangku kepentingan untuk menjamin keberlangsungan dan kelancaran dari penanganan yang telah dilakukan berbagai pihak, termasuk DPMPD Dukcapil NTB. (bay)