Sumbawa, “Zero Waste” dan Tantangan Kesadaran

Hj. Hartina - Junaidi - Mahmud Abdullah - Agus Talino (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Program NTB Zero Waste mulai mendapatkan atensi di kabupaten/kota. Bahkan, salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Sumbawa bertekad menjadi kabupaten contoh zero waste di NTB.

Untuk mewujudkan Sumbawa menjadi kabupaten contoh zero waste, Pemda setempat meminta sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi lebih diperkuat. Karena mesin terbaik untuk menyelesaikan persoalan sampah adalah kesadaran masyarakat. Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota harus mulai serius berpikir berinvestasi untuk membangun kesadaran tersebut.

Ajakan mengenai pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dalam Diskusi Terbatas Suara NTB dengan tema ‘’Kabupaten Sumbawa Menuju Zero Waste’’ yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Kamis, 7 November 2019.

Selain Wabup Sumbawa, diskusi juga dihadiri Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM, Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera NTB, Syawaludin, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si, Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos, M.Si. Kemudian Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa, Wirawan, S.Si, MT, Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos. M.Se. Camat Unter Iwes Evi Supiati, S.STP, M.Si, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa, M. Sofyan Yahya. Kemudian Kasi Kajian Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa, Aryan Perdana Putra, Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur, Bappeda NTB, H. Agus Hidayatullah, Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat DPMPD Dukcapil NTB, L. M. Novian Althurrizal dan Pejabat Fungsional Perencanaan pada Dinas Pariwisata NTB, I. N. Gusia. Diskusi dipandu Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Wabup Sumbawa menegaskan, program zero waste tidak akan kelihatan hasilnya apabila provinsi dan kabupaten/kota bergerak sendiri-sendiri. ‘’Satu hal yang kami butuhkan dari kabupaten (Sumbawa), mari kita bersinergi. Dalam artian bahwa setiap OPD di bawah provinsi, mari kita kerja sama. Tanpa itu, kita tidak akan bisa (berhasil),’’ tegas H.Mo, sapaan akrab Wabup Sumbawa ini.

Untuk mewujudkan NTB atau Sumbawa bebas sampah (zero waste), kata Mahmud Abdullah, memang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Dan mengubah perilaku masyarakat, tidak bisa dalam waktu singkat. Tetapi hal itu membutuhkan waktu yang panjang.

Bahkan, ia mengatakan mengubah perilaku bisa sampai satu generasi baru kelihatan hasilnya. Tetapi, dengan kerja sama atau sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota, ia yakin hasilnya akan lebih cepat kelihatan.’’Sebab kalau tidak begitu (bersinergi), akan sulit,’’ katanya.

Mahmud mengakui bahwa persoalan sampah menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.  Menurutnya objek pembangunan Pemerintah Provinsi adalah kabupaten/kota. Sehingga, apapun program Pemerintah Provinsi, pasti objeknya ke kabupaten/kota.

Kaitan dengan ini, ia mengajak Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota bersinergi atau bekerja sama dari awal mengenai apa yang bisa diselesaikan secara bersama-sama. Menurutnya, provinsi dan kabupaten/kota perlu memperbanyak komunikasi dan koordinasi melalui pertemuan-pertemuan membahas hal tersebut. ‘’Saya haqqul yakin akan kelihatan hasilnya kalau kita bersinergi,’’ ujarnya optimis.

Ia memberikan contoh, seperti rencana Pemprov NTB yang akan membangun Bank Sampah Induk Regional (BSIR) di Kabupaten Sumbawa. Menurut H.Mo, lokasinya perlu sama-sama disepakati antara Pemprov dan Pemda Kabupaten Sumbawa. Pasalnya, Kabupaten Sumbawa memiliki dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Yakni TPA Lekong dan TPA Raberas.

‘’Kalau kabupaten bergerak sendiri, provinsi bergerak sendiri ndak akan kelihatan hasilnya. Kalau kita bekerjasama maka akan kelihatan hasilnya,’’ imbuhnya.

Terkait dengan penanganan sampah, Wabup mengaku kasihan melihat Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Karena yang dilakukan seperti pemadam kebakaran. Di mana ada tumpukan sampah, maka mereka lari ke sana melakukan pembersihan.

Setelah dibersihkan, hanya beberapa hari saja bersih. Hari-hari berikutnya akan kembali terlihat tumpukan sampah.

Menurutnya, hal ini berkaitan dengan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Sehingga ke depan, menjadi tugas bersama untuk membangun kesadaran masyarakat soal sampah. ‘’Kalau kita sama-sama, bersinergi. Saya yakin akan kelihatan hasilnya,’’ tandasnya.

Sudah Dimulai

Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si mengungkapkan, keinginan mewujudkan Sumbawa Zero Waste pada dasarnya sudah dimulai. Hal demikian bisa terlihat dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Sumbawa yang secara tegas di dalam visi misinya memasukkan penanganan sampah menjadi program prioritas di Kabupaten Sumbawa. Sehingga tahun 2016 juga telah melahirkan Perda tentang penanganan sampah.

‘’Sehingga melalui Dinas LH ada 8 program prioritas yang menangani soal sampah di samping ada 25 program lain yang ada di OPD lainnya sebagai penunjang,’’ ujarnya.

Sehingga dengan telah ditetapkannya NTB Zero Waste sebagai program NTB Gemilang, pihaknya siap untuk bersinergi dengan Pemprov. Tentunya untuk mendukung Sumbawa Hebat Bermartabat. Selain itu kata dia, Sumbawa juga sudah mulai fokus ke arah melihat sampah itu tidak jadi masalah melainkan membawa berkah.

‘’Sumbawa sedang ke arah sana dari tahun 2016-2019. Tinggal bagaimana sekarang terintegrasinya program-program pengurangan, penanganan dan peningkatan nilai tambahnya. Sehingga di Sumbawa sekarang semua kelompok-kelompok itu berpikir untuk peningkatan nilai tambah agar sampah itu jadi berkah. Di samping itu terus mendorong agar semua program yang ada di OPD lain bisa mendukung upaya peningkatan nilai tambah sampah,” imbuhnya.

Bisa Jadi Contoh

Sementara itu, Asisten III Administrasi Umum Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM memberikan apresiasi terhadap semangat Sumbawa menuju zero waste. Ia berharap Sumbawa dapat menjadi kabupaten contoh penerapan zero waste di NTB.

Hartina menjelaskan NTB zero waste bukan berarti tidak ada lagi sampah di NTB. Zero waste memperlakukan sampah sebagai sumber daya, bukan menganggap sampah sebagai barang yang menjijikkan. Memperlakukan sampah sebagai sumber daya lewat penerapan sistem 3R (Reuse, Reduce dan Recycle). Hal ini sudah mulai dilakukan dengan memanen gas metan di TPA Kebon Kongok.

Hartina mengungkapkan ada yang sinis soal aktifnya Pemprov NTB mengurus zero waste. Karena penanganan sampah merupakan kewenangan atau tanggung jawab kabupaten/kota.

Sesuai Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, kata Hartina, ada pembagian peran antara provinsi, kabupaten/kota dan Pemerintah Desa. Di dalam Perda tersebut sudah jelas apa yang menjadi tugas provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan.

Salah satu upayanya dengan membentuk bank sampah. Tahun 2020, Pemprov menargetkan seluruh desa dan kelurahan di NTB  sudah memiliki bank sampah. Bank sampah ini boleh terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

‘’Kami di provinsi sangat optimis dengan upaya itu. Ibu Wagub mengatakan biarkan orang mengatakan saya cerewet. Yang penting ada hasil baik. Beliau optimis sekali mengenai zero waste,’’ ujarnya.

Hartina mengatakan, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah sudah mengunjungi salah satu desa di Dompu. Di sana, program zero waste terintegrasi dengan Posyandu. Melihat keberhasilan desa tersebut yang mampu mengintegrasikan program Revitalisasi Posyandu dengan zero waste, Pemprov semakin yakin bahwa program NTB Zero Waste bukan mimpi tetapi dapat diwujudkan.

Lewat integrasi zero waste dan Revitalisasi Posyandu ini, dari sampah yang dibawa masyarakat ke Posandu sebesar 80 persen menjadi tabungan dan 20 persen digunakan untuk pelayanan kesehatan.

Hartina menambahkan, gerakan pilah sampah dari rumah tangga sudah mulai digalakkan di Kota Mataram. Sehingga, Dinas LHK NTB mengumpulkan seluruh kepala lingkungan se-Kota Mataram. Dipilihnya Kota Mataram sebagai pilot project gerakan pilah sampah dari rumah tangga karena ibukota provinsi ini merupakan penghasil sampah terbesar di NTB.

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah mengubah sampah menjadi emas dan tabungan haji. Sampah plastik yang dikumpulkan masyarakat sebanyak 5 kg sehari, setelah nilainya sampai Rp2,6 juta akan ditukar dengan emas seberat 3,5 gram. Untuk program ini, telah dilakukan kerja sama dengan PT. Pegadaian.

Untuk penanganan masalah sampah, Pemprov sudah memfasilitasi pembentukan bank sampah. Pada 2019, Pemprov membangun 74 bank sampah percontohan di NTB. Untuk tahun depan, Pemprov mendorong Pemerintah Desa membangun bank sampah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga, pada 2020, seluruh desa sudah terbentuk bank sampah.

Hartina menambahkan, pada 2020, Pemprov akan membangun dua Bank Sampah Induk Regional (BSIR). Masing-masing satu unit di Pulau Lombok dan satu unit di Pulau Sumbawa. Untuk Pulau Lombok, rencananya akan dibangun di Lombok Tengah atau Lombok Timur. Sedangkan di Pulau Sumbawa rencananya di Kabupaten Sumbawa.

‘’Kita konsepnya ada pengolahan dan pengurangan sampah. Pengurangan ini terutama sampah plastik. Kalau model produknya dibuat ecobrick. Kita juga akan mengolah sampah dengan pola TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat),’’ jelasnya.

Untuk bank sampah induk yang didirikan kabupaten/kota, kata Hartina, Pemprov akan memberikan teknis kepada pengelola bank sampah induk. Pemprov merencanakan menandatangani kerja sama dengan kabupaten/kota terkait pembagian peran mengenai program zero waste dan revitalisasi Posyandu. Bagaimana, Pemda kabupaten/kota mendorong pembentukan bank sampah di masing-masing kelurahan dan desa. Sementara provinsi sudah cukup untuk membangun 124 bank sampah sejak 2018 lalu. Kemudian membangun dua Bank Sampah Induk Regional. (nas/dys)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.