Tahun 2020, Sumbawa Dapat Rp1,2 Triliun Dana Perimbangan

Kepala BPKAD Sumbawa, Wirawan Ahmad (Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa telah mendapatkan informasi terkait besarnya dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2020 mendatang. Total dana yang akan diperoleh yakni sebesar Rp1,28 triliun lebih.

“Tahun 2020 selain pendapatan asli daerah Pemkab Sumbawa sudah mendapatkan informasi mengenai besarnya dana perimbangan  dari pusat. Terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).  Total dana perimbangan Rp1,28 triliun,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa, H. Wirawan Ahmad, S.Si., M.T kepada wartawan belum lama ini.

Dipaparkannya, dari total tersebut, khusus dana bagi hasil pajak dan bukan pajak pihaknya mendapatkan alokasi lebih kurang Rp41,8 miliar. Kemudian DAU Rp860 miliar lebih, dan DAK Rp363 miliar lebih. Adapun khusus DAU, diakuinya ada yang berbeda antara tahun 2019 dengan tahun 2020 mendatang. Dalam hal ini pihaknya mendapatkan DAU Tambahan yang dikhususkan untuk dana kelurahan dan penggajian P3K. “Tahun 2020 kita mendapatkan DAU tambahan yang khusus diperuntukkan untuk dana kelurahan dan penggajian,” sebutnya.

Saat ini, kata Wirawan, terhadap dana tersebut pemerintah daerah telah merampungkan RAPBD yang finalisasinya akan dibahas bersama dengan DPRD. Karena berdasarkan regulasi paling telat 31 November APBD 2020 harus sudah ditetapkan DPRD bersama dengan eksekutif. “Kalau tidak, maka aka nada konsekuensi-konsekuensi yang kita dapatkan dari pusat,” jelasnya.

Diakuinya, dibandingkan tahun 2019, di tahun 2020 mendatang terdapat penurunan anggaran di DAK. Hal ini dapat dipahami, karena kondisi fiskal negara sedang tidak. Tentunya di tahun 2020 merupakan tahun anggaran yang secara fiskal merupakan tantangan berat bagi Pemkab Sumbawa. Karena harus melaksanakan program-program prioritas yang telah ditetapkan.

Program tersebut menelan anggaran yang cukup besar, seperti lanjutan pembangunan rumah sakit, finalisasi pembangunan Pasar Seketeng , pengucuran kembali dana kredit sahabat dan lainnya. Ditambah lagi dengan Pilkada yang anggarannya hampir Rp50 miliar. Dengan demikian, tentu  pihaknya melakukan serangkaian efisiensi. Namun efisiensi itu tanpa harus mengurangi efektifitas pelaksanaan APBD.

“Maka yang kita sasar bagaimana kita mengektifkan belanja barang dan jasa. Seperti belanja perjalanan dinas kita kurangi standarnya. Makan minum kita kurangi standarnya. Kemudian ATK dan seterusnya. Jadi kita berusaha menekan belanja aparatur dan belanja barang dan jasa. Kalau belanja infrastruktur untuk kepentingan masyarakat tidak kita ganggu, malah kita tingkatkan,” pungkasnya. (ind)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.