Fluktuatif, Pertumbuhan Penerimaan PBB P2 Dievaluasi

Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah saat memimpin rapat evaluasi penerimaan PBB P2, Rabu (9/10) . (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Data pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2014 sampai dengan per 3 oktober 2019 mengalami fluktuasi. Hal itu terungkap dalam Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah, khususnya tentang PBB P2 Tahun 2019, Rabu, 9 Oktober 2019. Evaluasi tersebut dipimpin Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah.

Wabup dalam rapat evaluasi yang diikuti para Camat Se-kabupaten Sumbawa tersebut, berharap adanya langkah-langkah yang menjadi panduan bersama dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2.

“Saya berharap dalam diskusi kita ada langkah-langkah dan trik-trik yang bisa kita ambil untuk menjadi paduan kita bersama bagaimana meningkatkan penerimaan pajak dalam waktu yang tinggal dua bulan ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Arif Alamsyah, S.STP., M.Si dalam laporannya menyampaikan, data pertumbuhan penerimaan PBB-P2 dari tahun 2014 sampai dengan per 3 oktober 2019 mengalami fluktuasi. Pada 2017, pertumbuhan dan realisasi PBB-P2 menunjukkan tren yang positif. Bahkan pada tahun 2018 tercatat sebagai tahun dengan pertumbuhan dan realisasi penerimaan PBB-P2 tertinggi mencapai Rp5.877.400.347 atau tumbuh signifikan sebesar 24,15% dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun Penerimaan PBB-P2 per 3 Oktober 2019  adalah Rp4.736.313.945. Terjadi penurunan sebesar Rp1.141.086.402, dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 lalu yang mencapai Rp5.877.400,347. Dari realisasi tersebut, Kecamatan Alas Barat menempati posisi teratas sebagai Kecamatan dengan persentase realisasi tertinggi yakni sebesar 90,39% dari target DHKP (Data Himpunan Ketetapan Pajak).

Sementara 13 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Lape, Utan, Unter Iwes, Tarano, Moyo Utara, Lopok Plampang, Lenangguar, Ropang, Buer dan Moyo Hilir tingkat realisasi PBB-P2 masih berada di bawah 57%. Bahkan Kecamatan Moyo Hilir realisasinya hanya sebesar 30,12% atau Rp209.857.283 dari potensi penerimaan yang cukup besar (DHKP) yakni Rp696.651.009.

Dikatakan Arif, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PBB-P2. Diantaranya, SPPT bermasalah (Seperti SPPT tidak ada objek, SPPT ganda, dan keberadaan subjek pajak yang tidak diketahui), tingkat kesadaran wajib pajak, dan Support system teknologi informasi yang belum optimal.

Disampaikan pula beberapa upaya yang sudah dilaksanakan oleh Bapenda dalam optimalisasi pengelolaan PBB-P2. Diantaranya,  Pemberian penghargaan berupa Umroh Gratis bagi Camat terbaik, Bendahara Khusus PBB-P2 (BKP) Kecamatan terbaik, dan Kepala Desa terbaik, Pengalokasian dana BHPRD untuk optimalisasi PBB-P2 di Desa, dan Somentari (Kegiatan Sosialisasi, Menagih, dan Mendata Setiap Hari). (arn)