Usulan Cerai dan Poligami ASN di Sumbawa Capai 20 Kasus

Ilustrasi

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Sejak Januari hingga Juli 2019 ini, sebanyak 20 kasus usulan cerai dan poligami Aparatur Sipil Negara (ASN) diterima Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumbawa. Dari jumlah tersebut, 4 kasus diantaranya yang sudah disetujui.

Kepala BKPP Kabupaten Sumbawa, Syahruddin, S.H membenarkan hal tersebut. Dari 20 usulan yang diterima, enam kasus diantaranya sedang dilakukan pemeriksaan khusus (risksus) oleh Inspektorat dan lima kasus masih dalam pembinaan unit kerja. Kemudian ada dua kasus yang diselesaikan secara kedinasan atau kekeluargaan (rujuk kembali), satu pemberian izin poligami,  dan satu pemberitahuan adanya gugatan perceraian. Selain itu, ada satu kasus penolakan izin cerai dan dan empat lainnya sudah mendapatkan izin cerai. “Dari Januari sampai Juli ini sebanyak 20 kasus. Sudah ada empat yang mendapat izin cerai,” ujarnya.

Diungkapkannya, ada beberapa alasan dari usulan perceraian ASN ini. Diantaranya faktor ekonomi, adanya orang ketiga dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun demikian, usulan tersebut tidak serta merta disetujui. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu.

Adapun prosesnya, terlebih dahulu memasukkan usulan ke Bupati yang kemudian didisposisi ke BKPP. Pihaknya kemudian membaca tuntutan yang ada dan menyerahkan kepada OPD ASN yang bersangkutan untuk dilakukan pembinaan. Nantinya pihaknya akan menerima hasil berita acara pembinaan yang dilakukan.

Jika dari pembinaan tersebut, yang bersangkutan tetap menginginkan bercerai, maka akan dilakukan BAP ulang di BKPP. Namun jika tetap juga ingin bercerai maka akan diserahkan ke Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan khusus (riksus). Dari LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Inspektorat akan disampaikan ke Bupati.

“Hasil Inspektorat nanti akan disampaikan ke Bupati, apakah menolak atau mengabulkan perceraian tersebut dalam bentuk LHP. Setelah Ada itu baru kita buat SK di sini. Berdasarkan SK itulah kalau dia setuju, baru dia bawa ke Pengadilan. Tidak boleh PNS itu bercerai tanpa adanya izin dari bupati,” pungkasnya. (ind)