Moyo Diduga Diprivatisasi Pemodal

Mataram (Suara NTB) – Pulau Moyo adalah destinasi wisata yang termasuk paling dibanggakan Pemkab Sumbawa, dan Provinsi NTB. Pulau tersebut menyajikan potensi alam yang luar biasa, terutama pantainya. Sayang, di kawasan resortnya, roi pantai diduga diprivatisasi para pemodal.

Cerita privatisasi roi pantai sekaligus oleh para pemodal ini bukan lagi cerita asing. Di beberapa destinasi wisata tersohor lainnya di NTB, pun cerita yang sama akan kita temui. Akhir pekan kemarin, sebanyak delapan media lokal dan nasional berkunjung ke pulau yang terkenal sebagai pulau yang pernah dikunjungi mendiang Lady Diana itu. Pun artis-artis internasional lain serta orang-orang penting dari berbagai negara di dunia.

Keluhan disampaikan oleh Erik, event organizer (EO) yang mengawal perjalanan media ke Moyo. Ia menjelaskan, Moyo yang salah satu sudut pulaunya dicaplok pemodal, benar-benar sangat diproteksi untuk masyarakat umum.

Bahkan kawasan yang dikelola oleh salah satu pemodal itu, pantainya tak diperkenankan nelayan atau masyarakat setempat untuk mengaksesnya. Perahu cepat yang dia gunakan melayani tamu-tamu yang berkunjung ke Moyo pun pengakuannya sempat diusir oleh pihak pengelola cottage saat diparkirkan persis di depan di pinggir pantai di depan resort di sana.

Baca juga:  Dikes NTB Tertarik Kerjasama DPIM

“Mereka menyebut kawasan itu sebagai miliknya, dan hanya diperuntukkan khusus kepada tamu-tamunya,” ujar Erik.

Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah dengan berinvestasi kemudian pantainyapun menjadi milik pribadi?. Yang dia ketahui, roi pantai berhak diakses oleh siapapun selama batas 100 meter dari pinggir pantai. Karena itulah, Erik mengharapkan pemerintah bersikap, agar Moyo terbuka bagi siapapun tamu-tamu yang datang ke pulau itu.

Harapannya agar promosi gencar yang dilakukan oleh pemerintah tentang Moyo yang tersohor yang dijual sebagai tempat special itu, tidak hanya menguntungkan bagi segelintir pemodal.

Salah satu pemandu wisata yang mengawal rombongan media dari Mataram, Hamsin juga mengemukakan hal yang sama.

Air terjun Mata Jitu di Desa Labuan Aji, Pulau Moyo juga tak sembarangan diakses oleh masyarakat umum. Salah satu tempat permandiannya bahkan tidak sama sekali diperbolehkan kepada umum, selain kepada tamu-tamu pengelola resort itu. Padahal, jelas di kawasan hutan ini masuk dalam kawasan lindung Taman Buru Pulau Moyo.

Baca juga:  Dewan Perdagangan Islam Malaysia Jajaki Kerjasama dan Investasi di NTB

Dilema media kemudian mencoba ingin menggali lebih dalam kisah Lady Diana yang pernah berwisata ke Moyo. Sekaligus untuk mengkonfirmasi manajemen pengelola resort terkait privatisasi yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Susi, resepsionis Ammanwana yang dihubungi via ponsel tak memperbolehkan wartawan berkunjung. General Manager-nya tak mengizinkan. Alasannya, sedang ada tamu resort yang dikhawatirkan akan terganggu.

Sementara itu, Kepala Bidang P4K Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Beni Iskandar menegaskan, tidak boleh ada pihak manapun yang mengklaim pemanfaatan sempadan pantai. Dari pasang tertinggi bibir pantai sampai jarak 100 meter tidak boleh diklaim oleh pihak manapun. Dan siapa saja menurutnya bebas memanfaatkannya, apalagi sekadar untuk rekreasi.

Demikian juga untuk pemanfaatan ruang laut. Dengan akan diterbitkannya Renzana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) diatur bahwa, siapaun pihak yang akan memanfaatkan ruang laut, harus disesuaikan dengan peta RZWP3K. izin pengelolaan dan izin lokasi harus dimiliki investor.

“Kalau sekadar pelesir-pelesir di pinggir pantai, siapa yang mau larang, silakan, siapa saja boleh,” demikian Beni. (bul)