KSB Siapkan Regulasi Khusus Tangani Masalah TPPO

Taliwang (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tengah menyiapkan regulasi guna meminimalisir  kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di KSB. Hal itu dilakukan seiring dengan dibukanya penempatan tenaga kerja di negara Timur Tengah (Timteng) oleh Pemerintah.

Kepala Dinas Nakertrans KSB, Ir. H. Muslimin HMY, M.Si kepada Suara NTB mengatakan, jika mengacu ke Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang buruh migran dijelaskan bahwa, sebelum penempatan sudah harus diseleksi terlebih dahulu.

Hal tersebut dilakukan supaya tenaga kerja Indonesia bisa siap menerima budaya di negara penempatan. Bahkan proses seleksi dimaksud akan menggunakan sistem satu pintu agar mudah diawasi ketika buruh migran sudah berada di penempatan.

Selain itu, buruh migran dimaksud akan dilatih sehingga memiliki skill (keahlian) meskipun di lokasi penempatan hanya sebagai asisten rumah tangga saja.

Keahlian yang didapatkan tersebut nantinya akan dicantumkan dalam bukti sertifikat kompetensi sebagai bukti tenaga yang akan dikirim benar-benar sebagai tenaga yang terampil. Terutama terkait perilaku selama di luar negeri dan juga keterampilan lainnya.

Pihaknya juga yakin dengan pola yang diterapkan saat ini, kasus-kasus yang kiranya akan terjadi kepada buruh migran bisa diminimalisir sekaligus kasus TPPO.

“Di aturannya sudah sangat jelas terkait perlakukan buruh migran ini, tetapi kami tetap akan upayakan supaya ada aturan turunan berupa Perda yang akan mengatur hal itu. Itu sengaja kita lakukan, agar tidak ada masalah di kemudian hari,” ungkapnya.

Dikatakannya, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah saat ini yakni dengan memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano dalam mencetak buruh migran yang terampil. Bahkan tim dari lembaga sertifikasi nasional sudah turun ke BLK Poto Tano untuk melakukan pemeriksaan.

Setelah dilakukan pemeriksaan, tim menyebutkan bahwa BLK Poto Tano dan hasilnya dianggap layak untuk menyelenggarakan pelatihan profesi.

Dengan hasil tersebut, pihaknya akan terus berupaya maksimal melengkapi sarana penunjang yang ada. Baik itu tenaga instruktur maupun fasilitas pendukung lainnya, sehingga kedepan BLK Poto Tano ini diharapkan menjadi BLK percontohan di bidan penyiapan SDM buruh migran.

Pihaknya juga akan terus membangun kordinasi dengan balai pelatihan yang berada di provinsi lain di Indonesia untuk bisa membantu pengembangan BLK Poto Tano supaya lebih baik lagi. Karena pada prinsipnya BLK ini menjadi tempat yang tepat menyiapkan SDM Sumbawa Barat yang andal agar tidak menjadi penonton di daerah sendiri.

Tentu tidak hanya buruh migran saja yang akan diperhatikan, masyarakat KSB yang ingin memiliki keterampilan juga akan tetap dilatih supaya bisa lebih siap di dunia usaha.

“Kita akan terus maksimalkan keberadaan BLK Poto Tano supaya bisa menjadi wadah masyarakat untuk menempa keterampilan yang dimiliki. Kami berharap dengan pola demikian, SDM KSB akan lebih bersaing dengan SDM dari luar sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat,” pungkasnya. (ils)