Rencana Penghapusan Aset Pemerintah Molor

Data Aset (ilustrasi)

Taliwang (Suara NTB) – Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat, menyebutkan sedikitnya sekitar Rp5 miliar aset Pemerintah setempat diusulkan untuk dihapus. Aset-aset yang akan dihapus didominasi barang tidak layak pakai yang terhitung sejak tahun 2013 lalu hingga pengadaan tahun 2018. Hanya saja terkait hal itu sampai dengan saat ini belum bisa terealisasi lantaran tim dari KPKNL masih belum turun melakukan pengecekan terhadap aset-aset tersebut.

“Sebenarnya untuk usulan penghapusan aset tersebut sudah kita lakukan  sejak tahun 2019 lalu, tetapi sampai dengan saat ini belum ada kejelasan dari KPKNL. Kami juga sudah bersurat dua kali ke mereka, tetapi faktanya sampai dengan saat ini belum ada jawaban. Upaya penghapusan aset ini tentu sangat berasalan, karena rata-rata aset tersebut sudah banyak yang rusak dan ada juga yang sudah dihibahkan. Jika tidak segera dihapus, akan jadi temuan rutin BPK pada saat audit dilakukan,” ungkap, kepala BPAD, Muhammad Yusuf S. Ip kepada Suara NTB, Senin, 13 Januari 2020.

Dikatakannya, miliaran aset yang diusulkan dihapus ini tersebut rata-rata didominasi barang yang rusak akibat pemakaian sebut saja kendaraan dinas dan alat kelengkapan kantor lainnya. Bahkan terhadap usulan tersebut, pihaknya sudah bersurat dua kali ke KPKNL Bima untuk segera melakukan penghapusan terhadap aset ini. Hanya saja sampai dengan saat ini pihak KPKNL masih belum memberikan respon terhadap usulan itu. Bisa jadi molornya penghapusan ini terjadi keterbatasan tenaga karena mencakup pulau Sumbawa. Meskipun demikian, pihaknya tetap berupaya agar aset tersebut tetap dihapus, jika tidak dikhawatirkan tetap menjadi penilaian oleh BPKP. Selain itu, aset ini juga membuat kumuh wilayah perkantoran, karena rata-rata sudah tidak ada lagi yang bisa digunakan hanya membuat kotor saja. “Aset yang saat ini tercatat, sengaja kita usulkan untuk dihapus supaya tidak lagi muncul saat diaudit. Kita juga tidak memiliki kewajiban lagi untuk tetap menjaga aset yang sudah rusak tersebut,” ungkapnya.

Dikatakannya, persoalan tersebut, pihaknya juga mencatat ada sekitar Rp2 miliar aset yang  rusak, bahkan nilai penyusutannya jika dihitung lagi sudah tidak lagi bernilai. Sehingga akan lebih memiliki manfaat dan nilai jika dihapus dan dimusnahkan. Kalaupun ada yang masih bisa digunakan tetapi dianggap tidak layak, maka akan dihibahkan untuk panti asuhan dan ke pondok pesantren supaya bisa dimanfaatkan lagi. Penghapusan aset ini sengaja  dilakukan, sehingga saat diaudit BPK tidak lagi muncul dan menjadi temuan nantinya. Apalagi setiap audit dari tim BPK aset-aset yang tidak memiliki manfaat ini menjadi penyumbang terbanyak dari temuan tim BPK. Karena pertimbangan tersebut, maka solusi terbaik dengan dilakukan penghapusa aset. Pihaknya juga menjamin tidak ada lagi aset yang tercecer karena sudah terhimpun semua dalam sistem aset. “Banyak faktor sehingga aset-aset ini kita hapus selain karena kewenangan, barang-barang tersebut juga sudah rusak dan tidak layak pakai. Kita juga menjamin sudah tidak ada lagi aset yang tercecer, baik itu yang hilang maupun masalah yang lain,” tandasnya. (ils)