Bupati KSB Tepis Kaitan Mutasi dengan Pilkada

Bupati KSB, H. W. Musyafirin mengambil sumpah jabatan ratusan pegawai lingkup Pemda KSB pada mutasi yang digelar, Selasa, 7 Januari 2020. (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Gerbong mutasi perdana tahun 2020 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Selasa, 7 Januari 2020, bergulir. Pada mutasi terakhir masa kepemimpinan bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan wakil bupati Fud Syaifuddin, ST (Firin-Fud) yang akan kembali maju di Pilkada 23 September mendatang itu merotasi 277 pejabat mulai dari eselon II, III dan IV.

Di jajaran eselon II terdapat 14 pejabat yang dilantik. Terdiri dari 7 orang dirotasi jabatannya, 4 dikukuhkan kembali karena perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinahkodainya dan 3 orang lainnya mendapat promosi setelah dinyatakan lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dibuka baru-baru ini.

Adapun mereka di antaranya Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perekonomian Pembangunan (Asisten II) bertukar posisi dengan Amar Nurmansyah, MT mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP). Haji Amri mengisi kepala Dinas PUPRPP, sementara Amar menempati jabatan eselon II keduanya sebagai Asisten Perekonomian Pembangunan.

Berikutnya ada Asisten Administrasi Umum dan Aparatur (Asisten III), H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos yang digeser kembali ke sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) menggantikan Drs. Tajuddin yang dipindah mengisi jabayan kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sedangkan mantan kepala DPMPTSP, H. Abdul Hamid, M.Pd ditempatkan di Dinas Perhubungan (Dishub) mengganti Ir. Irhas R. Rayes, M.Si yang didapuk menjabat Sekretaris DPRD (Setwan). Mantan Sekwan sendiri, Agus Hadnan, S.Pd ditarik ke Sekretariat Daerah sebagai Asisten Administrasi Umum dan Aparatur (Asisten III).

Baca juga:  Gubernur Lantik 260 Jabatan Fungsional

Selanjutnya 4 pejabat eselon II yang dilantik dalam mutasi kali ini untuk pengukuhan atas jabatannya karena peeubahan nomenklatur. Yakni Drs. H. Mukhlis, M.Si sebagai kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) sebelumnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Ir. IGB Sumbawanto kepala Dinas Pariwsata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) sebelumnya Dinas Budaya dan Pariwisata (Budpar), Suhadi, SP kepala Dinas Pertanian sebelumnya Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) dan terakhir Ir. H. Mansyur Sofyan sebagai kepala Dinas Perikanan sebelumnya Dinas Kelautan Perikanan (DKP).

Berikutnya jajaran pejabat eselon III yang mendapat promosi jabatan eselon II hasil seleksi JPTP. Ada I Made Budi Artha, mantan Kabag Pemerintahan yang dipercaya menjadi Inspektur Inspektorat Kabupaten (Itkab) yang sebelumnya kosong setelah ditinggal pensiun oleh Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si. Muhammad Saleh, mantan Sekretaris Inspektorat naik menjadi Staff Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan. Dan terakhir ada nama Abdul Hamid yang mendapat promosi mengisi jabatan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) yang statusnya telah dinaikan dari status kantor menjadi badan (eselon II).

Baca juga:  PPK Proyek Tahun 2020 Bisa Pejabat Eselon 4

Selebihnya 263 pejabat yang mendapat kesempatan dilantik pada mutasi yang dipimpin Bupati KSB, H. W. Musyafirin, Selasa, 7 Januari 2020, merupakan pejabat eselon III dan IV mulai dari jabatan camat, sekretaris dinas/badan, kepala bidang dan kepala bagian hingga kepala seksi dan sub bagian.

Bupati KSB, HW. Musyafirin dalam sambutannya mengatakan, kegiatan mutasi kali ini sama sekali tidak terkait politik (Pilkada). Mutasi dilaksanakan semata dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi dan penyegaran kepegawaian. “Mutasi hari ini adalah hal biasa dan tidak ada kaitannya dengan politik. Kita melaksanakannya sudah dapat persetujuan KASN (komisi aparatur sipil negara) dan melalui pembahasan Baperjakat,” tegasnya.

Baca juga:  Kemenkumham dan Pemprov NTB Canangkan Zona Integritas WBK/WBBM

Meski dalam jumlah besar mutasi kali ini, kata bupati, hanya sekitar 30 persen pegawai yang menduduki jabatan baru (promosi). Dan selebihnya hanya pengukuhan dalam jabatan yang sama menyesuikan perubahan nomenklatur OPD-nya. “Sekali lagi saya tegaskan ini tidak ada hubungannya dengan pesta demokrasi,” tandasnya mengulangi.

Karena itu bupati mengingatkan, kepada seluruh ASN di lingkup Pemda KSB menghadapi Pilkada mendatang agar menghindari dan tidak terlibat politik. Mendukung salah satu kontenstan peserta Pilkada terlebih kelak dirinya yang akan kembali maju di Pilkada. “Tugas bapak ibu sekalian yakni memastikan pelayanan pemerintah berjalan lancar. Bukan ikut terlibat politik praktis,” tukasnya.

Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 tahun 2019,  sebagai perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan, mutasi saat ini menjadi rotasi pegawai terakhir yang dapat dilalukan kepemimpinan Firin-Fud. Sebab dalam aturan itu di Pasal 89 menyebutkan, kepala daerah yang akan mencalonkan diri kembali di Pilkada tidak perkenankan untuk melakukan mutasi 6 bulan sebelum tahapan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). (bug)